JAKARTA | Sentrapos.co.id – Budi Gunadi Sadikin mengusulkan anggaran sebesar Rp529,3 miliar untuk memperbaiki sekitar 3.000 fasilitas kesehatan (faskes) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Targetnya, seluruh layanan kesehatan dapat kembali beroperasi optimal 100 persen pada Maret 2026.
Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat percepatan pemulihan daerah terdampak bencana bersama DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2026).
“Alhamdulillah seluruh rumah sakit dan puskesmas sudah beroperasi. Tinggal 21 pustu dari ribuan fasilitas kesehatan yang masih dalam proses,” ujar Budi.
Fokus Renovasi Faskes dan Rumah Nakes
Budi menjelaskan, permohonan anggaran telah disampaikan kepada Prabowo Subianto pada 20 Januari 2026. Pemerintah kini menunggu percepatan persetujuan pencairan dana.
Selain renovasi fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan juga mengajukan anggaran untuk memperbaiki sekitar 8.800 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana.
Data penerima bantuan telah diverifikasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan tinggal menunggu pencairan dana.
“Kami berharap dana bisa cair sebelum Lebaran 2026 agar rumah para tenaga kesehatan dapat segera diperbaiki dan mereka bisa bekerja dengan tenang,” kata Budi.
Skema Anggaran Satgas Bencana
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebutuhan tersebut dapat dimasukkan dalam skema belanja kementerian/lembaga melalui Tim Satgas Bencana.
“Masukkan ke Bappenas dan Tim Satgas, prosedurnya seperti itu,” ujar Purbaya.
Ia menyebut, dari alokasi awal pemulihan pascabencana sebesar Rp50–60 triliun, masih tersedia anggaran yang cukup untuk mendukung kebutuhan tersebut.
Target Operasional Penuh Maret 2026
Kementerian Kesehatan menargetkan seluruh layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.
Selain itu, Kemenkes juga membuka donasi untuk melengkapi peralatan medis mendesak, seperti alat rontgen (x-ray) dan fasilitas penunjang lainnya.
Upaya percepatan rehabilitasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan akses layanan kesehatan tetap terjaga, terutama bagi masyarakat di daerah terdampak bencana. (*)
