JAKARTA | Sentrapos.co.id — Purbaya Yudhi Sadewa, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, memastikan akan melakukan perombakan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada pekan depan. Perombakan tersebut akan difokuskan pada lima pelabuhan besar nasional yang selama ini menjadi pintu utama arus ekspor-impor.
“Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan Medan,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (27/1/2026).
Dalam keterangannya, Purbaya tidak menyebut sejumlah pelabuhan besar lainnya seperti Makassar. Ia menegaskan, sebagian pejabat Bea Cukai akan dinonaktifkan sementara atau dirumahkan sebagai dampak langsung dari perombakan tersebut.
“Sebagian akan dirumahkan, sebagian lagi tidak. Tergantung doa mereka nanti malam,” ucapnya dengan nada tegas.
Sebagai langkah pengganti, Menteri Keuangan menyatakan akan menarik pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengisi posisi strategis di Bea Cukai.
“Penggantinya dari pajak, yang kami anggap masih bisa bekerja dengan baik,” jelas Purbaya.
Ultimatum Presiden dan Ancaman Pembekuan Bea Cukai
Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah berulang kali menyampaikan rencana perombakan DJBC. Bahkan, ia mengaku mendapat batas waktu satu tahun dari Presiden untuk memperbaiki kinerja dan citra institusi Bea Cukai.
Apabila perbaikan tidak menunjukkan hasil signifikan dan citra DJBC terus memburuk, Bea Cukai berpotensi dibekukan. Dalam skenario ekstrem, fungsi Bea Cukai bisa dialihkan ke lembaga eksternal seperti pada era Orde Baru, yakni Société Générale de Surveillance (SGS).
SGS merupakan perusahaan global yang bergerak di bidang inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi, berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Di Indonesia, SGS dikenal sebagai lembaga sertifikasi resmi, termasuk untuk Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan yang drastis. Semua pejabatnya akan saya ganti, kecuali Dirjen,” tegas Purbaya.
Deretan Kasus Korupsi Pejabat Bea Cukai
Langkah tegas ini tak lepas dari banyaknya pejabat Bea Cukai yang terseret kasus hukum, baik yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mereka diduga terlibat korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengurusan ekspor-impor.
Sejumlah kasus besar yang mencoreng institusi Bea Cukai antara lain:
-
Andhi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar, tersangka gratifikasi dan TPPU senilai Rp58,9 miliar, diduga berperan sebagai broker pengusaha ekspor-impor.
-
Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta, tersangka gratifikasi senilai Rp18 miliar, terungkap dari ketidaksesuaian laporan LHKPN.
-
RR, Kepala Kanwil Bea Cukai Riau periode 2019–2021, tersangka kasus impor gula ilegal PT SMIP.
-
Kasus Kawasan Berikat Semarang (2022), melibatkan tiga pejabat Bea Cukai, termasuk Kepala KPPBC Semarang (IP), Kasi Penindakan (MRP), dan Kasi Intelijen Wilayah Jawa Tengah (H).
-
Heri Sulistyono, Kasubdit Penindakan Bea Cukai, tertangkap dalam kasus suap dan gratifikasi sejak 2013.
Perombakan besar-besaran ini ditegaskan Purbaya sebagai pesan keras agar jajaran Bea Cukai serius melakukan pembenahan menyeluruh, meningkatkan integritas, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pengawal lalu lintas perdagangan negara. (*)
