JAKARTA | Sentrapos.co.id — Purbaya Yudhi Sadewa, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyatakan akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam waktu dekat. Langkah tegas tersebut mencakup pergantian pejabat di tingkat kepala kantor wilayah hingga pimpinan di lima pelabuhan utama.
Purbaya mengungkapkan, sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari upaya serius memperbaiki kinerja institusi Bea dan Cukai, khususnya dalam menutup celah kebocoran penerimaan negara.
“Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan yang agak drastis. Dalam beberapa hari ini saya ganti semua pejabatnya, kecuali Dirjen. Pejabat di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya, termasuk kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan,” ujar Purbaya saat menghadiri Indonesia Fiscal Forum 2026 di Jakarta, Selasa.
Menurut Menkeu, kebijakan tersebut diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih disiplin, profesional, dan serius dalam mengamankan penerimaan negara. Pergantian pejabat juga menjadi bagian dari strategi memastikan target penerimaan negara tahun anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.
“Ini pesan bagi seluruh jajaran Bea Cukai agar bekerja lebih serius ke depan,” tegasnya.
Purbaya menilai, secara kapasitas, sumber daya manusia di lingkungan DJBC sebenarnya sudah memiliki kemampuan yang memadai. Namun, ia menilai diperlukan dorongan kuat dan kepemimpinan yang tegas agar kinerja institusi berjalan maksimal dan bebas dari praktik menyimpang.
Terkait pengisian jabatan pasca-perombakan, Purbaya memastikan rotasi akan dilakukan dari internal DJBC. Ia menilai mendatangkan pejabat dari luar justru membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama terhadap sistem dan operasional Bea Cukai.
“Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar. Kalau dari luar, biasanya butuh waktu lama untuk memahami operasi Bea Cukai. Tapi yang jelas, beberapa pejabat itu akan saya rumahkan dulu,” tambahnya.
Selain Bea Cukai, Menkeu juga memberi sinyal akan melakukan evaluasi dan perombakan di jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meskipun belum merinci waktu dan skema kebijakan tersebut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan di lingkungan Kementerian Keuangan guna memperkuat penerimaan negara dan tata kelola fiskal yang bersih. (*)
