JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon pembangunan, melainkan agenda besar lintas generasi yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan terukur. Pemerintah, kata dia, mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Purbaya, pemerintah mengandalkan tiga mesin pertumbuhan utama, yakni fiskal, sektor keuangan, dan investasi, yang harus bergerak selaras dan saling memperkuat.
“Asta Cita menuntut pertumbuhan tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan. Mesin pertumbuhan harus bekerja selaras: mesin fiskal, mesin sektor keuangan, dan investasi,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).
Fiskal Tepat Sasaran, Keuangan Stabil, Investasi Dipacu
Di sektor fiskal, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara agar tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Belanja negara diarahkan agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi jangka panjang ekonomi nasional.
Sementara itu, pada sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal, sehingga stabilitas ekonomi makro tetap terjaga di tengah dinamika global.
Dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi hambatan investasi (debottlenecking). Satgas ini secara rutin menggelar sidang mingguan guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha, sehingga iklim investasi nasional semakin kondusif.
“Saya pikir kalau tiga sistem ini—fiskal, moneter, dan investasi—sudah berjalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” lanjut Purbaya.
APBN 2026 Didorong Ekspansif dan Terukur
Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2026 dirancang bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas nasional. Belanja negara diarahkan tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.
Delapan agenda prioritas tersebut meliputi:
-
Ketahanan pangan
-
Ketahanan energi
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
-
Pendidikan bermutu
-
Kesehatan berkualitas
-
Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
-
Pertahanan semesta
-
Akselerasi investasi dan perdagangan global
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran besar, antara lain:
-
Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan
-
Rp402,4 triliun untuk energi
-
Rp335 triliun untuk program MBG
-
Rp769,1 triliun untuk pendidikan
-
Rp244 triliun untuk kesehatan
-
Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial
Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.153,6 triliun dan defisit dijaga pada level 2,68 persen terhadap PDB.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi terkendali di 2,5 persen, suku bunga SBN sekitar 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS.
Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis Indonesia mampu melangkah mantap menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan sejahtera. *
