JAKARTA | Sentrapos.co.id – Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Pihaknya menyampaikan saat ini terdapat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan.
Rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota.
“Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” kata Pratikno.
Ia menambahkan, percepatan penanganan darurat pada ketiga provinsi tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dikebut meskipun memasuki momen pergantian tahun.
Hingga saat ini di Provinsi Aceh, daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu enam kabupaten yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen masih dalam tahap pematangan lahan hingga pembukaan akses jalan ke lokasi huntara.
Sementara itu, dua kabupaten yaitu Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.
Untuk Sumatra Utara, sebanyak empat kabupaten dan kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan hunian tetap, yaitu Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Sedangkan di Sumatra Barat, terdapat lima kabupaten sedang berproses dalam pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan 8 unit huntara, Lima Puluh Kota untuk tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman 7 kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar 1 kopel, dan Kabupaten Agam 2 kopel. (*)
