Menteri PKP : MPP Siola Pelayanan PBG Tercepat Di Indonesia

SURABAYA | SentraPos.co.id - Pelayanan publik Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dinilai sebagai yang tercepat se-Indonesia, dengan waktu pengurusan hanya sekitar 15 menit.

Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, saat meninjau MPP Siola bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat (17/10/2025). Keduanya didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau berbagai fasilitas dan layanan publik di gedung bersejarah yang kini menjadi pusat layanan terpadu masyarakat tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kecepatan pengurusan PBG di MPP Siola sebagai bukti nyata pelayanan publik yang modern, efisien, dan bebas pungutan liar (pungli).

“Kami hitung waktunya, kami muter lihat pelayanan lainnya lalu balik lagi sekitar 15 menit lebih 20 detik, dan kami temukan pengurusannya sudah selesai,” ungkap Maruarar.

Ia pun memberikan apresiasi kepada Pemkot Surabaya atas inovasi dan komitmennya menghadirkan pelayanan publik cepat, transparan, dan gratis.

“Selamat kepada Wali Kota Surabaya dan jajaran yang telah menciptakan pelayanan publik prima, cepat, tanpa pungli, bahkan gratis,” tambahnya.

Saat ini, MPP Siola menyediakan sekitar 1.993 jenis layanan publik, mulai dari perizinan PBG, administrasi kependudukan (adminduk), hingga layanan investasi.

Berbagai fasilitas penunjang juga tersedia, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Ruang Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Klinik Investasi, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Pojok Baca Digital, Ruang Pengaduan, Ruang Tunggu Difabel, Sentra Wisata Kuliner (SWK), hingga musala yang nyaman bagi pengunjung.

Mendagri Tito Karnavian menilai kehadiran MPP Siola sangat membantu masyarakat karena seluruh layanan kini terintegrasi di satu lokasi.

“Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain. Semua layanan — dari paspor, Dukcapil, KK, hingga pengurusan PBG — tersedia di sini,” ujarnya.

Menurut Tito, hingga kini terdapat 289 MPP di seluruh Indonesia, dengan 35 di antaranya berada di Jawa Timur. Ia menegaskan, MPP menjadi instrumen penting untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta menekan potensi korupsi.

“Model pelayanan publik seperti di Surabaya ini harus ditiru daerah lain. Prosesnya cepat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya integrasi sistem digital antarinstansi agar pelayanan publik semakin efisien.

“Sebelum PBG terbit, ada sejumlah persetujuan teknis dari kementerian terkait. Ini perlu terkoneksi, misalnya dengan sistem SIMBG dari Kementerian PUPR dan OSS dari Kementerian Investasi,” jelas Tito.

Ia memastikan pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi agar sistem pelayanan digital daerah terhubung langsung dengan pusat.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, kecepatan pelayanan publik bukan sekadar prestasi, melainkan bentuk tanggung jawab kepada warga.

“Pak Menteri Maruarar meninjau langsung dan melihat petugas kami memproses PBG hanya dalam 15 menit. Itu bentuk kerja nyata untuk warga Surabaya,” ujarnya.

Eri juga memberikan penghargaan kepada seluruh petugas MPP Siola atas dedikasi mereka.

“Kerja baik kita diapresiasi. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Pelayanan harus terus kita tingkatkan karena yang utama adalah melayani warga. Matur nuwon untuk seluruh petugas MPP Siola,” tuturnya.

Selain layanan Pemkot Surabaya, sebanyak 43 instansi pemerintah pusat dan daerah juga membuka layanan di MPP Siola, di antaranya Kejaksaan Negeri Surabaya, Polrestabes Surabaya, DJP Jatim I, dan PTUN Surabaya.

Sejak diresmikan pada 2017 dan terus dibenahi sejak 2022, wajah MPP Siola kini tampil lebih modern, dengan tata letak stan tertata rapi, ruang tunggu luas, area bermain anak, serta fasilitas ramah disabilitas.

Dengan berbagai pembenahan tersebut, MPP Siola kini menjadi simbol pelayanan publik cepat, transparan, dan berintegritas — sekaligus role model bagi daerah lain di Indonesia. (*)