JAKARTA | Sentrapos.co.id — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara aman bagi anak-anak. Ia mengingatkan seluruh pihak agar memastikan adanya pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi agar mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi digital membawa peluang besar dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Namun di sisi lain, anak-anak juga dihadapkan pada berbagai risiko di dunia maya.
“Anak-anak menghadapi berbagai tantangan di dunia maya, mulai dari paparan konten negatif hingga kekerasan siber. Perlunya pengawasan dan pendampingan agar anak-anak tetap aman serta terlindungi saat menggunakan teknologi digital,” ujar Arifah Fauzi.
Ia menambahkan, dengan pengawasan dan pendampingan yang tepat, teknologi digital dan AI justru dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif dan inovatif bagi anak-anak.
“Dengan pengawasan yang tepat, teknologi digital dan AI dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” jelasnya.
Arifah juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan anak-anak Indonesia memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.
Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran digital, tetapi juga membangun masa depan generasi muda yang aman, produktif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dalam kesempatan itu, Arifah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri yang mengatur pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan di lingkungan pendidikan.
“Saya mendukung penetapan SKB Tujuh Menteri tentang pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Kebijakan tersebut penting untuk memastikan penggunaan teknologi di pendidikan berjalan aman, bijak, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa SKB Tujuh Menteri merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara bijak.
Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus meminimalkan berbagai risiko penggunaan teknologi bagi anak dan remaja.
“SKB tujuh menteri ini adalah tentang pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI, khususnya di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal,” kata Pratikno.
Pemerintah berharap pedoman tersebut dapat menjadi acuan nasional dalam memanfaatkan teknologi digital secara sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan pendidikan.
Dengan demikian, transformasi digital di sektor pendidikan dapat berjalan seiring dengan upaya perlindungan anak di ruang digital yang semakin berkembang pesat. (*)
