BEKASI | Sentrapos.co.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung penanganan banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Dalam kunjungannya, ia menegaskan bahwa persoalan banjir di wilayah Bekasi tidak dapat diselesaikan secara parsial maupun instan, melainkan membutuhkan penanganan terpadu lintas kewenangan.
Saat peninjauan dilakukan, ketinggian air di sejumlah permukiman warga masih berkisar antara 40 sentimeter hingga 1,5 meter. Menurut Dody, penyelesaian banjir Bekasi membutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Penanganan banjir di Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bekasi,” ujar Dody dalam keterangan pers, Sabtu (24/1/2026).
Ia menyampaikan, pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama pemerintah daerah guna mematangkan rencana pengendalian banjir secara menyeluruh. “Jika hingga Mei–Juni terdapat perkembangan signifikan, maka kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” tambahnya.
Terkait pengelolaan Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Dody menekankan pentingnya pendekatan hulu–hilir yang terintegrasi. Strategi pengendalian banjir meliputi pengamanan bantaran sungai, pengendalian sedimentasi, serta integrasi sistem drainase kawasan.
“Kementerian PU tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan banjir Bekasi. Diperlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyebut hujan deras yang terjadi tanpa henti sejak Rabu malam (21/1/2026) menyebabkan wilayah terdampak banjir kembali meluas, meski sebelumnya genangan sempat berangsur surut.
“Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, kami segera menambah jumlah titik pengungsian dan dapur umum untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak banjir,” ujar Muchlis.
Ia menjelaskan, saat ini titik pengungsian tersebar di tujuh kecamatan yang terdampak paling parah, yakni Babelan, Cikarang Utara, Karangbahagia, Sukakarya, Sukawangi, Tambun Selatan, dan Tambun Utara. Lokasi pengungsian memanfaatkan fasilitas publik, rumah ibadah, pondok pesantren, serta rumah tokoh masyarakat.
Untuk mempercepat penanganan genangan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane (BBWS CC) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menurunkan pompa mobile sejak 22 Januari 2026.
Pompa-pompa tersebut disiagakan di sejumlah titik strategis Jabodetabek, antara lain Mustika Wanasari Cibitung, Pondok Timur Mas Bekasi, Perum Jatibening Permai, Jalan DI Panjaitan Cawang, Cililitan, Hutan Kemayoran, Perumahan IKIP, Maharta, Pinang Griya, Pintu Air Mookervart, Jalan Daan Mogot KM 13, hingga Kembangan Utara. *
