JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2027. Upaya ini dipastikan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyasar seluruh rantai ekosistem logistik nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebut persoalan ODOL bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan isu serius yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan tata kelola logistik.
“Banyak yang melihat ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan. Padahal, ini persoalan keselamatan dan bagian dari ekosistem logistik. Karena itu, penyelesaiannya harus dari hulu ke hilir dengan komitmen semua pihak,” ujar Aan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan roadmap Zero ODOL yang mencakup langkah strategis lintas sektor. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum di jalan, tetapi juga pembenahan sistem dari tahap awal distribusi barang.
“Kita sudah punya roadmap. Tidak hanya pengawasan dan penegakan hukum, tapi seluruh elemen ekosistem logistik ikut dibenahi. Regulasi sedang berproses di DPR. Pemerintah juga tengah menyiapkan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha,” jelasnya.
Aan menekankan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di jalan raya, melainkan harus dimulai sejak titik pemuatan barang. Hal ini akan diperkuat dengan penggunaan teknologi digital, integrasi data, serta sistem pengawasan yang lebih modern.
“Pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, diperkuat dengan teknologi digital dan integrasi data. Penegakan hukumnya harus konsisten supaya semua pihak dalam rantai logistik turut diawasi dan patuh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan ODOL tidak boleh hanya membebankan tanggung jawab kepada sopir. Pemilik barang dan operator angkutan juga harus turut bertanggung jawab secara hukum.
“Penanganannya harus menyeluruh, bukan sekadar menindak. Tanggung jawabnya nanti tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tetapi operator dan pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Dengan sinergi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan pelaku usaha logistik dan masyarakat, pemerintah optimistis target Zero ODOL 2027 dapat tercapai.
“Komitmen dari seluruh pihak sangat penting. Dengan roadmap dan kesamaan visi, saya optimistis Zero ODOL bisa terwujud pada 2027,” pungkas Aan.
Kebijakan Zero ODOL sendiri diharapkan mampu meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan angka kecelakaan, serta menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan berkeadilan. (*)
Poin Utama Berita
- Pemerintah targetkan Zero ODOL tercapai pada 2027
- Penanganan ODOL dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir
- Kemenhub siapkan roadmap lintas sektor dan stakeholder
- Pengawasan dimulai dari titik pemuatan barang, bukan hanya di jalan
- Teknologi digital dan integrasi data diperkuat
- Tanggung jawab tidak hanya sopir, tapi juga pemilik barang dan operator
- Insentif dan disinsentif disiapkan untuk pelaku usaha
- Fokus utama: keselamatan dan efisiensi logistik nasional
