BOGOR | Sentrapos.co.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa transformasi menjadi strategi utama dalam menghadapi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) bertema “Transformasi untuk Negeri” di Sentul, Bogor, Kamis (9/4/2026).
Menurut Muhaimin, jumlah masyarakat miskin dan kelompok rentan masih cukup besar, terlebih di tengah tekanan krisis global dan dinamika ekonomi nasional yang turut meningkatkan risiko kerentanan, termasuk pada kelas menengah.
“Bangsa kita masih membutuhkan kerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan. Amanat konstitusi menghadirkan keadilan dan kemakmuran masih menghadapi tantangan besar,” tegas Muhaimin.
Ia menjelaskan, transformasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan perubahan menyeluruh yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar Indonesia tidak terjebak dalam pola pembangunan lama.
Fokus Tiga Krisis Utama
Muhaimin menyoroti pentingnya penguatan kemandirian nasional dalam menghadapi tiga krisis utama, yakni pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Ia menyebut capaian dalam penguatan stok pangan nasional sebagai bukti bahwa kebijakan yang tepat mampu menghasilkan dampak signifikan dalam waktu relatif singkat.
Pendidikan Jadi Kunci
Selain itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai krusial dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah mendorong akses pendidikan, teknologi, serta perlindungan sosial dalam ekosistem terintegrasi.
“Pendidikan adalah kunci utama memutus mata rantai kemiskinan. Akses pendidikan yang luas adalah bukti kehadiran negara,” ujarnya.
Muhaimin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk alumni dan civitas akademika Universitas Terbuka, untuk aktif mendorong transformasi melalui penguatan industri dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
PMI Dijamin Perlindungan Sosial
Dalam kesempatan terpisah, Muhaimin memastikan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Jepang pada 3 April 2026 telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, perlindungan sosial menjadi faktor penting agar PMI dapat bekerja dengan aman dan produktif di luar negeri.
“Saya ingin PMI kita bekerja dengan nyaman. Kepastian pendapatan dan perlindungan sosial harus terus dioptimalkan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa perlindungan PMI membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.
Seluruh PMI juga telah mendapatkan edukasi terkait manfaat jaminan sosial sebelum keberangkatan.
Pemerintah pun mengingatkan masyarakat agar memastikan proses kerja ke luar negeri dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur, termasuk kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan global terhadap tenaga kerja Indonesia yang profesional dan terlindungi. (*)
Poin Utama Berita
- Muhaimin Iskandar tegaskan transformasi sebagai kunci atasi kemiskinan
- Krisis global dan ekonomi nasional tingkatkan kerentanan masyarakat
- Pemerintah fokus pada tiga sektor: pangan, energi, dan SDA
- Pendidikan dan SDM jadi strategi utama memutus rantai kemiskinan
- Presiden Prabowo dorong transformasi pembangunan berkelanjutan
- PMI ke Jepang dipastikan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
- Perlindungan PMI butuh kolaborasi lintas lembaga
- Pemerintah imbau keberangkatan PMI harus resmi dan sesuai prosedur
