JAKARTA | Sentrapos.co.id — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa data dan konten digital masyarakat Indonesia kini menjadi fondasi penting dalam pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) global. Karena itu, negara harus memastikan hak dan nilai ekonominya tidak hilang.
Menurut Nezar, data tidak lagi sekadar informasi pribadi, melainkan bahan baku utama dalam pengembangan teknologi berbasis big data dan AI. Setiap aktivitas digital, mulai dari lokasi, percakapan, hingga unggahan media sosial, meninggalkan jejak yang dapat diolah menjadi model bisnis bernilai tinggi.
“Platform global seperti Google, Meta, dan TikTok mengumpulkan dan mengolah data dalam skala besar. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi berbasis big data dan kecerdasan buatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Konten Publik Juga Punya Nilai Ekonomi
Nezar mengingatkan bahwa persoalan bukan hanya soal perlindungan data pribadi. Konten publik, termasuk karya jurnalistik dan tulisan akademik, juga berpotensi dimanfaatkan untuk melatih mesin AI tanpa mekanisme yang adil.
Ia mencontohkan langkah The New York Times yang membatasi akses kontennya karena digunakan untuk melatih sistem AI seperti OpenAI. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa gaya penulisan dan konten berita memiliki nilai ekonomi serta hak kekayaan intelektual.
“Jika tidak diatur, karya jurnalis, akademisi, dan kreator Indonesia bisa menjadi bahan latih AI global tanpa kesepakatan yang jelas. Nilai tambahnya dinikmati pihak lain,” tegas Nezar.
Tinjau Regulasi dan Perkuat Ketahanan Siber
Kementerian Komunikasi dan Digital kini tengah meninjau kerangka regulasi nasional agar mampu menjawab tantangan teknologi baru, termasuk AI. Pemerintah juga mempelajari praktik tata kelola data dari Uni Eropa yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai prioritas.
Selain isu kedaulatan data, Nezar menekankan pentingnya penguatan ketahanan siber. Pemerintah menyiapkan regulasi khusus sebagai payung hukum untuk melindungi arsitektur digital nasional dari ancaman siber yang terus berkembang.
“Negara yang mampu mengelola dan mengendalikan data akan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam ekonomi digital global. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar,” ujarnya.
Kedaulatan Data untuk Kepentingan Nasional
Pernyataan ini menegaskan urgensi pengelolaan data nasional secara strategis. Indonesia didorong tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, melainkan juga pemain aktif yang memperoleh manfaat ekonomi dari data warganya sendiri.
Penguatan regulasi, perlindungan hak cipta digital, dan keamanan siber menjadi kunci agar transformasi digital nasional berjalan berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan bangsa.(*)
