SURABAYA | Sentrapos.co.id – Tingginya Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur sepanjang tahun 2025 dinilai harus diimbangi dengan kebijakan dan program konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tren positif tersebut dapat terus terjaga bahkan meningkat pada 2026.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menanggapi capaian NTP Jatim yang mencatat kenaikan signifikan dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 118,96, atau meningkat sebesar 3,95 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka tersebut mencerminkan meningkatnya daya beli serta kesejahteraan petani di wilayah Jawa Timur.
“Kenaikan NTP ini memang kita harapkan. Ini menunjukkan hasil panen masa tanam ketiga tahun 2025 sangat baik. Semoga menjadi titik balik bagi kesejahteraan petani. Harapannya, pada 2026 posisi ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujar Wiwin di Surabaya, Jumat (9/1/2026).
Perlu Program Penjaga Stabilitas NTP
Menurut Wiwin, kenaikan NTP harus dijaga dengan kebijakan berkelanjutan agar tidak kembali mengalami penurunan. Ia menilai, tantangan ke depan cukup besar, terutama memasuki masa panen tanam pertama yang masih dibarengi musim hujan.
“Okupansi pascapanen harus dipersiapkan dengan baik, terutama pengeringan gabah. Jika pengelolaan pascapanen tidak optimal, harga jual bisa turun dan berdampak pada NTP,” jelasnya.
Dorong Stabilisasi Harga dan Diversifikasi
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini mendorong Pemprov Jatim menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya stabilisasi harga melalui penetapan harga minimum produk pertanian agar petani mendapatkan kepastian pendapatan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, serta dukungan pemasaran agar hasil panen petani dapat terserap dengan harga yang lebih menguntungkan.
“Pemerintah juga perlu memperkuat akses kredit pertanian yang mudah dan terjangkau, sehingga petani bisa meningkatkan skala dan kualitas usaha taninya,” tambahnya.
Infrastruktur dan Perlindungan Petani
Wiwin juga menyoroti pentingnya subsidi pertanian, asuransi pertanian, serta pelatihan dan penyuluhan guna melindungi petani dari risiko gagal panen dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha tani.
Tak kalah penting, menurutnya, adalah perbaikan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, dan gudang penyimpanan.
“Masih banyak kawasan pertanian dengan infrastruktur yang belum memadai. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas dan hasil panen petani,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jombang–Mojokerto tersebut.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, DPRD Jatim optimistis kesejahteraan petani dapat terus meningkat dan NTP Jawa Timur tetap berada pada posisi yang kuat di tingkat nasional. *