CILACAP | Sentrapos.co.id – Penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terus menjadi sorotan publik. Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adhy Buono, menegaskan menghormati sepenuhnya proses hukum yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya menghormati sepenuhnya proses hukum oleh KPK,” ujar Budi, Rabu (18/3/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK, sehingga pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait substansi kasus yang sedang berjalan.
“Mengenai substansi perkara silakan konfirmasi langsung ke KPK sebagai lembaga yang menangani,” tegasnya.
Kapolresta Bantah Dugaan Aliran Dana
Dalam pernyataannya, Kapolresta Cilacap juga membantah keras isu yang menyeret namanya dalam dugaan aliran dana terkait kasus tersebut.
“Intinya saya tidak pernah meminta dan tidak pernah menerima hal tersebut,” tegas Budi.
Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait keterlibatan unsur Forkopimda dalam perkara tersebut.
KPK Ungkap Alasan Pemeriksaan di Banyumas
Sebelumnya, KPK mengungkap alasan pemeriksaan terhadap Bupati Cilacap dilakukan di wilayah Banyumas, bukan di Cilacap. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan aliran dana yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Pemeriksaan tidak dilakukan di Cilacap untuk menghindari conflict of interest,” jelas Asep dalam konferensi pers.
Menurutnya, KPK menemukan indikasi adanya pengumpulan dana dari sejumlah kepala dinas yang diduga akan dibagikan kepada pihak Forkopimda dalam bentuk bingkisan.
“Uang tersebut bahkan sudah dikemas dalam goodie bag untuk Forkopimda,” ungkapnya.
Forkopimda sendiri mencakup unsur kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan di daerah.
Penanganan Kasus Masih Berjalan
KPK menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dan terus didalami, termasuk menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pejabat daerah serta dugaan praktik korupsi yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan.
Sementara itu, aparat kepolisian di daerah memastikan tetap mendukung proses hukum yang berjalan secara profesional dan transparan.
Komitmen Transparansi dan Penegakan Hukum
Perkembangan kasus OTT Bupati Cilacap ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Publik juga diimbau untuk menunggu hasil resmi dari KPK serta tidak terpengaruh oleh spekulasi yang belum terverifikasi.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum yang transparan dan akuntabel,” tutup Budi. (*)
