JAKARTA | Sentrapos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menjerat Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman.
Operasi senyap tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto yang memastikan bahwa kepala daerah tersebut termasuk dalam pihak yang diamankan oleh tim penyidik.
“Benar,” kata Fitroh Rohcahyanto singkat saat dikonfirmasi terkait penangkapan Bupati Cilacap dalam operasi tangkap tangan tersebut, Jumat (13/3/2026).
27 Orang Diamankan, 13 Dibawa ke Jakarta
Selain Bupati Cilacap, KPK juga mengamankan 27 orang dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa 13 orang dari total yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Dari 27 orang yang diamankan di lokasi, 13 orang dibawa ke Jakarta. Mereka tiba di Gedung KPK sekitar pukul 02.35 WIB dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Budi, Sabtu (14/3/2026).
Sempat Diperiksa di Banyumas
Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, rombongan Bupati Cilacap dan beberapa pejabat lainnya sempat menjalani pemeriksaan awal di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas.
Setelah itu mereka dibawa menuju ibu kota menggunakan Kereta Api Purwojaya dari Stasiun Purwokerto menuju Stasiun Gambir dengan pengawalan ketat tim KPK.
Diduga Terkait Suap Proyek Pengadaan
Penangkapan Bupati Cilacap tersebut diduga berkaitan dengan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
KPK menduga adanya praktik suap atau gratifikasi yang diterima kepala daerah terkait proyek-proyek yang berjalan di wilayah tersebut.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah.
“Barang bukti yang diamankan salah satunya berupa uang tunai. Saat ini masih kami dalami terkait peruntukan uang tersebut,” kata Budi Prasetyo.
KPK juga akan menelusuri apakah uang tersebut berkaitan dengan pelicin proyek atau kemungkinan aliran dana lain seperti tunjangan hari raya (THR).
KPK Punya Waktu 1×24 Jam Tentukan Status
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
Status hukum Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Sekda Sadmoko Danardono, serta pihak lainnya akan diputuskan setelah proses pemeriksaan intensif selesai.
Profil Singkat Sekda Cilacap Sadmoko Danardono
Sadmoko Danardono merupakan pejabat birokrat yang memiliki karier panjang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini lahir pada 19 Januari 1971 dan dikenal aktif di berbagai sektor pemerintahan daerah.
Kariernya dimulai sebagai Sekretaris Kecamatan Sidareja, kemudian menjabat sebagai:
-
-
Camat Karangpucung
-
Camat Majenang
-
Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah
-
Kepala Badan Kesbangpol
-
