JAKARTA | Sentrapos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 27 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (13/3/2026). Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Menurutnya, para pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan awal di Cilacap sebelum kemungkinan dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut.
“Benar, hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap. Tim mengamankan 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap,” kata Budi kepada awak media, Jumat (13/3/2026).
Diduga Terkait Penerimaan Uang Proyek
KPK mengungkapkan bahwa operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan sejumlah uang yang terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
“Diduga ada penerimaan yang dilakukan oleh pihak bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” ujar Budi.
Namun hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut untuk memastikan peran masing-masing pihak yang diamankan.
27 Orang dari Berbagai Unsur
Dari total 27 orang yang diamankan dalam OTT tersebut, KPK menyebut mereka berasal dari berbagai unsur, di antaranya:
-
Penyelenggara negara
-
Aparatur Sipil Negara (ASN)
-
Pihak swasta
Meski demikian, KPK memastikan bahwa Wakil Bupati Cilacap tidak termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
KPK Amankan Uang Tunai
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
“Barang bukti yang diamankan salah satunya berupa uang tunai. Untuk jumlahnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” jelas Budi.
Ia menambahkan bahwa uang yang diamankan sementara teridentifikasi dalam mata uang rupiah.
Pemeriksaan Masih Berlangsung
Saat ini tim KPK masih melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan di Cilacap. Lembaga antirasuah itu juga belum memastikan kapan para pihak tersebut akan dibawa ke Jakarta.
“Nanti kami akan sampaikan perkembangan selanjutnya setelah proses pemeriksaan awal selesai,” ujar Budi.
Kasus OTT di Cilacap ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan. (*)
