JAKARTA | Sentrapos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Cilacap SYR dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap SD sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik KPK menggelar ekspose atau gelar perkara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu (14/3/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan awal serta alat bukti yang telah dikumpulkan tim penyidik.
“Dalam ekspose siang ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Cilacap SYR dan Sekda Kabupaten Cilacap SD,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.
13 Orang Dibawa ke Jakarta
Dalam operasi tersebut, KPK sebelumnya mengamankan sejumlah pihak di wilayah Cilacap. Dari hasil pemeriksaan awal, 13 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK pada dini hari setelah diberangkatkan dari Jawa Tengah.
“Sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka tiba di Gedung KPK sekitar pukul 02.30 WIB,” jelas Budi.
Sebelumnya, para pihak yang diamankan sempat menjalani pemeriksaan awal di Polres Banyumas sebelum diberangkatkan ke Jakarta menggunakan kereta api.
Uang Tunai Ratusan Juta Diamankan
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Selain uang tunai, tim penyidik juga menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat proses penyidikan dan mengungkap kronologi serta peran masing-masing tersangka.
KPK Segera Gelar Konferensi Pers
KPK memastikan akan menyampaikan secara rinci kronologi kasus, konstruksi perkara, serta dugaan tindak pidana yang dilakukan para tersangka dalam konferensi pers resmi yang dijadwalkan pada hari yang sama.
Kasus OTT di Cilacap ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di daerah, khususnya yang melibatkan pejabat publik.
KPK juga mengingatkan bahwa setiap penyelenggara negara harus menjalankan tugas dengan integritas dan transparansi, karena tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. (*)
