JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah Indonesia mengalokasikan 5.750 kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perluasan akses pendidikan tinggi, sekaligus memperkuat daya saing bangsa di tingkat global.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam forum dialog antara Presiden RI dan akademisi di Istana Negara, Kamis.
“Untuk tahun ini, pemerintah telah menyiapkan 5.750 kuota beasiswa LPDP untuk tahun anggaran 2026,” ujar Brian.
LPDP untuk Daya Saing Global
Brian menjelaskan, Indonesia setiap tahun meluluskan sekitar 1,7 juta sarjana dari berbagai bidang strategis—mulai sains dan teknologi hingga ilmu sosial. Potensi besar ini, menurutnya, harus dikelola secara terarah agar menjadi modal utama pembangunan nasional.
“Kami ingin memastikan negara hadir dalam setiap langkah anak bangsa yang ingin maju. Program LPDP secara konsisten melahirkan talenta unggul, dan tahun ini kami menargetkan 5.750 penerima beasiswa baru,” tegasnya.
Rincian Kuota Beasiswa LPDP 2026
Adapun alokasi kuota beasiswa LPDP 2026 meliputi:
-
1.000 kursi Beasiswa Garuda (S1)
-
4.000 kursi jenjang S2 dan S3
-
750 kursi Doktor Spesialis
Brian menambahkan, seleksi dan fokus bidang studi S2 dan S3 akan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.
“Program S2 dan S3 kami sinkronkan dengan target pertumbuhan industri dalam Asta Cita Presiden. Kita membutuhkan tenaga ahli yang relevan dengan kebutuhan pembangunan,” jelasnya.
KIP Kuliah Diperkuat, Akses Pendidikan Makin Luas
Selain LPDP, pemerintah juga terus memperkuat Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Saat ini, tercatat lebih dari 1,1 juta mahasiswa aktif menerima dukungan biaya pendidikan dan biaya hidup yang ditanggung penuh oleh negara, dengan total anggaran sekitar Rp16 triliun per tahun.
Dengan penguatan LPDP dan KIP-K, pemerintah menegaskan komitmen untuk menghilangkan hambatan biaya bagi generasi muda dalam mengakses pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Tidak boleh ada lagi anak bangsa yang gagal melanjutkan pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi,” pungkas Brian. (*)
