JEMBER | Sentrapos.co.id — Pemerintah Kabupaten Jember membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan pengawasan diperketat karena jumlah SPPG di Jember telah mencapai ratusan titik dan beroperasi setiap hari melayani ribuan siswa.
“Saya menginstruksikan pembentukan Satgas pengawas untuk memastikan seluruh dapur menjalankan prosedur dengan benar seiring dengan jumlah SPPG yang mencapai ratusan titik,” ujar Fawait dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Pengawasan Ketat, Dapur Tak Standar Ditindak
Menurutnya, program berskala besar tentu memiliki potensi kekurangan. Namun, Pemkab Jember memastikan dapur yang tidak memenuhi standar atau terbukti mengabaikan kualitas menu akan ditindak tegas melalui rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Fawait—yang akrab disapa Gus Fawait—menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyukseskan program MBG.
Ia meminta seluruh kendala di lapangan segera dilaporkan untuk dicarikan solusi cepat, tanpa saling menyalahkan kebijakan.
“Itu tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya ingin memastikan SPPG di Jember menjadi percontohan nasional dalam efektivitas distribusi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal,” tegasnya.
SPPG: Gizi Anak dan Penggerak Ekonomi Desa
Bupati menjelaskan, keberadaan ratusan SPPG bukan sekadar program kesehatan, melainkan pilar baru kebangkitan ekonomi kerakyatan.
Pertama, dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pengawasan ketat memastikan setiap anak mendapatkan asupan protein dan nutrisi seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan.
Kedua, dari sisi ekonomi lokal. Operasional SPPG menyerap bahan baku dari petani, peternak, dan pedagang pasar sekitar dapur produksi. Hal ini menciptakan perputaran ekonomi hingga tingkat desa.
“Program MBG melalui ratusan SPPG adalah harapan baru. Kami tidak hanya bicara soal makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi hingga pelosok Jember,” ujarnya.
Respons Keluhan Wali Murid
Langkah pembentukan Satgas ini merupakan respons atas keluhan sejumlah wali murid terkait menu MBG selama Ramadhan yang dinilai kurang layak dan tidak sesuai dengan kisaran harga patokan Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi.
Pemkab Jember memastikan evaluasi dilakukan secara intensif agar kualitas layanan gizi tetap terjaga serta kepercayaan masyarakat terhadap program tetap kuat.
Dengan pengawasan sistematis dan kolaborasi lintas pihak, Pemkab Jember menargetkan program MBG berjalan optimal—tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang nyata.
