Scroll untuk baca berita
Example 325x300
Example floating
Example floating
DAERAH

Pemkab Sampang Usulkan Perbaikan 138 SDN Rusak ke Pemerintah Pusat, Siswa Terpaksa Belajar di Rumah Warga

41
×

Pemkab Sampang Usulkan Perbaikan 138 SDN Rusak ke Pemerintah Pusat, Siswa Terpaksa Belajar di Rumah Warga

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

SAMPANG | Sentrapos.co.id – Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengusulkan perbaikan sebanyak 138 Sekolah Dasar Negeri (SDN) rusak kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut disampaikan setelah pendataan terbaru menunjukkan banyaknya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Mohammad Yusuf, menyatakan hampir seluruh gedung SD di wilayah tersebut mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Jumlah sekolah rusak ini sesuai dengan hasil pendataan terkini yang terjadi di berbagai daerah di Kabupaten Sampang,” ujarnya, Selasa.


641 SDN Tersebar di 180 Desa/Kelurahan

Saat ini, total SD Negeri di Kabupaten Sampang mencapai 641 sekolah yang tersebar di 180 desa/kelurahan. Namun, kondisi fisik sebagian besar bangunan dinilai memprihatinkan.

Menurut Yusuf, faktor usia bangunan menjadi penyebab utama kerusakan. Selain itu, sejumlah sekolah juga terdampak bencana alam yang memperparah kondisi ruang kelas dan fasilitas belajar.


Siswa Terpaksa Menumpang di Rumah Warga

Akibat kerusakan tersebut, sebagian siswa terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di rumah warga.

Salah satu contoh terjadi di SDN Madulang 2, Kecamatan Omben. Para siswa di sekolah tersebut harus belajar di teras rumah warga karena ruang kelas ambruk dan tidak lagi layak digunakan.

“Kami berharap pemerintah pusat bisa memperhatikan kondisi ini, terutama yang kondisinya sangat parah,” tegas Yusuf.


Perlu Intervensi Anggaran Pusat

Pemkab Sampang menilai perbaikan ratusan sekolah membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar rehabilitasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan bertahap.

Kondisi infrastruktur pendidikan yang layak dinilai krusial untuk menjamin keselamatan siswa dan kualitas proses pembelajaran, sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan dasar di daerah.

Pemerintah daerah berharap usulan tersebut segera mendapat respons agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung normal dan aman. (*)

Example 300250