SITUBONDO | Sentrapos.co.id — Pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan pengembalian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat guna mendukung penanganan dan pemulihan pascabanjir bandang yang melanda wilayah Situbondo pada pekan lalu. Bencana tersebut merusak ribuan rumah warga, ratusan hektare lahan pertanian, serta infrastruktur vital.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa pihaknya telah berkirim surat kepada Komisi XI DPR RI untuk meminta pengembalian sebagian dana TKD yang sebelumnya dipangkas dalam kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami sudah berkirim surat ke Komisi XI DPR RI untuk meminta pengembalian dana TKD untuk pemulihan pascabanjir, dan kami dijadwalkan rapat dengar pendapat pada pekan depan,” kata Bupati Rio, Kamis (29/1/2026).
Banjir bandang yang terjadi pada Rabu (21/1/2026) menyebabkan kerusakan parah pada jalan, jembatan penghubung antardesa, fasilitas umum, lembaga pendidikan, pesantren, masjid, serta merusak ratusan hektare lahan pertanian.
Bupati Rio menjelaskan, dana TKD Situbondo untuk Tahun Anggaran 2026 sebelumnya dipangkas sekitar Rp200 miliar. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar sebagian dana tersebut dikembalikan guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
“Tidak harus semuanya dikembalikan. Menurut kami, sekitar Rp100 miliar sudah cukup untuk penanganan dan pemulihan pascabanjir di tujuh kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Situbondo pada 2026 hanya sebesar Rp16,8 miliar, yang dinilai tidak memadai jika harus digunakan sepenuhnya untuk penanganan pascabencana.
“Dana BTT itu untuk jaga-jaga satu tahun ke depan. Tidak mungkin digunakan seluruhnya untuk banjir ini, hanya sebagian kecil saja,” tegasnya.
Ribuan Rumah dan Ratusan Hektare Lahan Pertanian Terdampak
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo mencatat, banjir bandang mengakibatkan 7.435 rumah warga terdampak yang tersebar di enam kecamatan.
Wilayah terdampak terparah berada di Kecamatan Banyuglugur dengan 1.271 rumah, meliputi Desa Kalianget (1.065 rumah), Desa Banyuglugur (65 rumah), Desa Lubawang (140 rumah), dan Desa Tepos (1 rumah).
Selain itu, Kecamatan Besuki menjadi wilayah terdampak terbesar dengan 5.414 rumah, tersebar di Desa Pesisir (2.822 rumah), Desa Kalimas (238 rumah), Desa Demung (44 rumah), Desa Besuki (2.306 rumah), dan Desa Bloro (4 rumah).
Banjir juga menggenangi 113 rumah di Desa Mlandingan Wetan, Kecamatan Bungatan, serta 402 rumah di Kecamatan Mlandingan yang tersebar di Desa Selomukti (305 rumah) dan Desa Mlandingan Kulon (97 rumah). Selain itu, 227 rumah di Desa/Kecamatan Kendit dan 8 rumah di Desa Curah Suri, Kecamatan Jatibanteng turut terdampak.
Tak hanya permukiman, banjir bandang juga merusak sekitar 580 hektare lahan pertanian tanaman padi dan jagung di tujuh kecamatan, yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan pendapatan petani.
Puluhan Sekolah Ikut Terdampak
Sementara itu, data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menyebutkan, 21 lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP terdampak banjir. Dua sekolah mengalami kerusakan paling parah, yakni SDN 1 Kalianget dan SMPN 1 Banyuglugur, dengan kondisi pagar belakang ambruk serta lumpur dan sampah masuk ke area sekolah.
Sekolah lain yang terdampak antara lain SDN 9 Kilensari, SDN 4 Sumberkolak, SDN 2 Curahkalak, SDN 1 dan 2 Klatakan, SDN 5 Kendit, SDN 1 Bugeman, SDN 3 Lubawang, SD Terpadu An Nadwah Lubawang, SDN 2 Kalimas, SDN 2, 6, dan 7 Pesisir, SDN 2 Blimbing, SDN 5 Olean, SMPN 1 Kapongan, dan sejumlah sekolah lainnya.
Pemkab Situbondo berharap pemerintah pusat dapat merespons cepat usulan pengembalian dana TKD, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan optimal serta memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. (*)
