SURABAYA | Sentrapos.co.id – Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur (ABP-PTSI) Jawa Timur untuk mewujudkan program satu keluarga miskin satu sarjana. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu di Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sinergi antara pemerintah kota dan perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia (IPM), serta kesejahteraan masyarakat.
“Pergerakan kota itu tidak hanya tergantung dari perguruan tinggi negeri saja, tetapi perguruan tinggi swasta juga sangat menunjang bagaimana pendidikan sebuah kota, bagaimana kota itu mencapai IPM, dan bagaimana kota itu bisa mencapai kesejahteraan,” ujar Eri di Surabaya, Sabtu.
Ia menambahkan, apabila seluruh kampus di Surabaya bersinergi dan terlibat langsung hingga tingkat rukun warga (RW), berbagai persoalan sosial di Kota Pahlawan dapat diselesaikan secara bersama-sama.
Menurut Eri, kemajuan kota bukan semata hasil kerja keras wali kota, melainkan buah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta, serta masyarakat yang mampu.
“Penurunan stunting, kemiskinan, hingga gini rasio itu adalah hasil kerja sama semua stakeholder. Surabaya dibangun bukan karena kapitalis, tetapi karena rasa gotong royong,” tegasnya.
Dalam kerja sama tersebut, salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah sinkronisasi data mahasiswa perguruan tinggi swasta yang berasal dari keluarga miskin. Setelah data disesuaikan, Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan bantuan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
“Bantuan ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tetapi juga bagi mahasiswa yang sudah kuliah namun kesulitan membayar UKT dan masuk kategori Desil 1 sampai Desil 5. UKT-nya akan kami tutup, sehingga program satu keluarga miskin satu sarjana bisa benar-benar terwujud,” jelas Eri.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Budi Endarto menilai kebijakan pemetaan keluarga miskin berdasarkan Desil 1–5 merupakan terobosan berani. Pasalnya, selama ini banyak mahasiswa dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.
“Ini bisa menjadi gerakan revolusioner. Bantuan yang sebelumnya tidak tepat sasaran kini bisa tepat sasaran. Dan faktanya, mahasiswa dari keluarga miskin cukup banyak di PTS,” ungkap Budi.
Ia berharap, bantuan pendidikan dari Pemkot Surabaya dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga target satu keluarga miskin satu sarjana benar-benar tercapai. Menurutnya, perguruan tinggi swasta siap berkontribusi dan mengawal peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya. (*)
