Pemprov Jatim Evaluasi Pembangunan 2025, Perkuat Pelayanan Dasar sebagai Arah Strategis 2026

BATU | Sentrapos.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengawali tahun 2026 dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan sepanjang 2025 sekaligus menetapkan arah kebijakan strategis untuk tahun mendatang. Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Pemprov Jawa Timur yang digelar secara hybrid, Jumat (2/1/2026).

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur dan diikuti oleh jajaran pimpinan perangkat daerah Pemprov Jatim dari berbagai lokasi. Forum ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian pembangunan sekaligus menyusun langkah mitigasi dan perencanaan strategis yang lebih terukur.

Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa hasil evaluasi pembangunan tahun 2025 menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan Jawa Timur tahun 2026. Sinkronisasi program antarperangkat daerah dinilai sebagai kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Sejumlah tantangan yang dihadapi sepanjang 2025, khususnya terkait realisasi belanja modal, menjadi perhatian serius. Evaluasi dilakukan melalui penguatan perbaikan internal organisasi sekaligus penyusunan strategi eksternal agar ke depan belanja daerah dapat direalisasikan secara lebih optimal dan memberikan manfaat nyata.

Pemprov Jawa Timur menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, penyesuaian belanja daerah diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta meningkatkan koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Timur.

Untuk tahun 2026, arah kebijakan pembangunan Jawa Timur difokuskan pada penguatan pelayanan dasar sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Prioritas tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.

Di sektor pendidikan, melalui program Jatim Cerdas, kebijakan diarahkan pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan bantuan pembiayaan dan beasiswa pendidikan tinggi, penguatan pendidikan vokasi dan pesantren, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, sektor kesehatan melalui program Jatim Sehat difokuskan pada pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan yang berkeadilan, serta penguatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Pada sektor infrastruktur, program Jatim Akses dan Jatim Lestari menargetkan percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela), penguatan kerja sama antarwilayah perkotaan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan guna mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun di sektor sosial, program Jatim Sejahtera diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif, peningkatan akses layanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Pemprov Jawa Timur menegaskan bahwa penguatan pelayanan dasar merupakan pondasi utama pembangunan daerah, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus menjadi prasyarat penting bagi kemajuan Jawa Timur di tahun-tahun mendatang. (*)