JAKARTA | Sentrapos.co.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Upaya ini ditandai dengan kunjungan peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) Bintara Bahasa Arab Dasar dari Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri ke Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas petugas haji, khususnya dalam penguasaan bahasa Arab sebagai kompetensi utama pelayanan di Tanah Suci.
Bahasa Arab Jadi Kunci Pelayanan
Direktur Jenderal Bina PHU, Puji Raharjo, menegaskan bahwa kemampuan bahasa Arab dasar merupakan instrumen vital dalam mendukung pelayanan dan perlindungan jemaah.
“Penguasaan bahasa Arab dasar ini menjadi kunci agar petugas mampu berkomunikasi secara efektif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan jemaah,” tegas Puji.
Menurutnya, komunikasi yang baik akan menentukan kualitas layanan, terutama dalam situasi darurat maupun koordinasi lapangan di Arab Saudi.
Sinergi TNI-Polri Perkuat Pengamanan
Penyelenggaraan haji 2026 akan melibatkan unsur TNI dan Polri secara strategis. Kolaborasi ini difokuskan untuk memastikan keamanan dan perlindungan jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
Puji menyebut, tantangan haji tahun ini semakin kompleks, mengingat besarnya jumlah jemaah dan dinamika geopolitik global.
“Kita harus mempersiapkan sekitar 221.000 jemaah dalam waktu singkat di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah,” ujarnya.
Selain itu, penyelenggaraan haji 2026 menjadi momentum penting karena merupakan fase awal transisi kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah.
Petugas Haji Jadi Garda Terdepan
Direktur Bina Petugas Haji, Chandra Sulistio Reksoprodjo, menegaskan bahwa petugas haji memiliki peran krusial sebagai ujung tombak pelayanan.
Petugas tidak hanya bertugas melakukan pembinaan, tetapi juga mengoordinasikan berbagai pihak demi kelancaran ibadah jemaah.
“Petugas haji adalah garda terdepan yang memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, dan lancar,” jelasnya.
Peringatan Tegas: Haji Tanpa Visa Resmi Dilarang
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran haji ilegal atau non-prosedural.
“Tidak ada keberangkatan haji tanpa visa haji,” tegas Puji.
Peringatan ini penting untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang berpotensi merugikan secara finansial maupun keselamatan.
Persiapan Berkelanjutan
Pemerintah memastikan bahwa persiapan haji tidak berhenti pada tahun ini. Evaluasi dan perencanaan untuk musim haji berikutnya akan langsung dimulai setelah puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah pada Juli 2026.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang semakin profesional, aman, dan berkualitas bagi seluruh jemaah Indonesia. (*)
Poin Utama Berita
- Pemerintah perkuat kesiapan petugas haji 2026 melalui pelatihan bahasa Arab
- Sinergi TNI dan Polri dilibatkan untuk pengamanan jemaah
- Sekitar 221.000 jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan
- Petugas haji berperan sebagai garda terdepan pelayanan dan koordinasi
- Pemerintah peringatkan bahaya haji ilegal tanpa visa resmi
- Persiapan haji berlanjut pasca puncak ibadah di Arafah
