Sentrapos.co.id | JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bagian dari upaya penghematan energi menuai sorotan dari DPR RI. Kebijakan ini dinilai harus dikaji secara matang agar tidak berdampak pada kualitas pendidikan nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa penerapan PJJ tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kesiapan daerah.
“Penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (24/3/2026).
Risiko Penurunan Kualitas Pendidikan
Menurutnya, kebijakan PJJ berpotensi memengaruhi capaian belajar siswa jika tidak dirancang dengan baik. Ia menyoroti pentingnya memperhatikan aspek psikososial peserta didik serta kesenjangan akses pendidikan.
“Khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik,” tambahnya.
Lalu mengingatkan bahwa kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi energi.
Ketimpangan Infrastruktur Digital Jadi Sorotan
Selain itu, ia menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini berpotensi memperlebar jurang kesenjangan pendidikan jika PJJ diterapkan secara luas.
“Penting adanya dukungan memadai, termasuk akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan guru,” tegasnya.
DPR pun mendorong pemerintah untuk memastikan kesiapan teknis sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Evaluasi Berkala Jadi Kunci
Lalu juga meminta agar kebijakan PJJ dievaluasi secara berkala. Jika terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan, maka kebijakan tersebut harus ditinjau ulang.
“Apabila berdampak negatif terhadap mutu pendidikan, sebaiknya dihentikan,” ujarnya.
Respons Pemerintah
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa penerapan PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Untuk mata pelajaran berbasis praktik, pembelajaran tetap akan dilakukan secara tatap muka.
Pemerintah juga tengah membahas sejumlah isu strategis terkait implementasi kebijakan ini, termasuk distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembiayaan akses internet bagi siswa.
Edukasi: PJJ Harus Tepat Sasaran
Kebijakan PJJ dinilai bisa menjadi solusi dalam kondisi tertentu, namun tetap memerlukan pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan daerah.
Efisiensi energi penting, namun kualitas pendidikan tidak boleh menjadi korban kebijakan. (*)
