JAKARTA | Sentrapos.co.id — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan dukungan langsung terhadap upaya penuntasan temuan kerugian negara sekitar Rp1 triliun di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dukungan tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo melalui sambungan telepon saat Dody tengah melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat.
Menurut Dody, Presiden meminta agar proses pembenahan dan penertiban di internal Kementerian PU terus dilanjutkan demi mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
“Saya berhenti di tengah jalan tol, mungkin yang ada di Padang tahu saya berhenti di tengah jalan tol karena Pak Presiden telepon dan memberikan apresiasinya dan terima kasih,” ujar Dody Hanggodo.
Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo juga meminta agar langkah “bersih-bersih” di Kementerian PU terus diperkuat sehingga kinerja kementerian menjadi lebih efektif, efisien, dan bebas dari kebocoran anggaran.
“Beliau meminta saya untuk terus mengerjakan bersih-bersih ini, dan menjadikan Kementerian PU jauh lebih bersih lagi, kerja lebih efektif, efisien, dan tidak ada lagi bocor-bocor di Kementerian Pekerjaan Umum,” tegas Dody.
Fokus Kembalikan Kerugian Negara Rp1 Triliun
Dody menegaskan bahwa fokus utama Kementerian PU saat ini adalah menyelesaikan temuan kerugian negara tersebut dan memastikan dana dapat segera dikembalikan ke kas negara.
“Saya sampaikan, fokus kita sekarang memang pada itu, pada bagaimana satu triliun itu bisa kita bereskan secepat-cepatnya,” kata Dody.
Menurutnya, jika dana tersebut berhasil dipulihkan, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Dody menyebut dana sebesar itu dapat digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penting seperti jembatan, rumah sakit, hingga infrastruktur pendidikan di berbagai daerah.
“Berapa jembatan yang bisa kita bantu, berapa anak-anak yang sekolah tidak harus berenang dulu untuk menyeberang, berapa rumah yang bisa dibangun, berapa rumah sakit yang bisa dibangun,” ujarnya.
Kritik Pengembalian Kerugian Negara Dicicil
Dody juga menyoroti praktik pengembalian kerugian negara yang selama ini sering dilakukan secara mencicil dalam jumlah kecil oleh pihak-pihak yang terlibat.
Menurutnya, praktik tersebut tidak efektif karena jumlah pengembalian sangat kecil dibandingkan nilai kerugian yang terjadi.
“Kalau kemarin kita sudah memberikan kelonggaran kepada teman-teman yang melakukan perkeliruan, hanya mengembalikan. Hanya mengembalikan pun icrit-icrit, sejuta dua juta, pendingnya masih banyak,” kata Dody.
Ia menegaskan bahwa langkah pembenahan di Kementerian PU merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya.
“Saya berusaha menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. Di hari pertama saya dipanggil ke Kartanegara, perintahnya cuma satu, bersih-bersih,” tegas Dody.
Pemerintah berharap langkah pembenahan tersebut dapat memperkuat tata kelola anggaran negara sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran bagi masyarakat. (*)
