JAKARTA | Sentrapos.co.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.
Instruksi tersebut ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Pengawakan Program Prioritas Presiden yang digelar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (17/3/2026).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden untuk menata ulang sistem kepegawaian agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semua diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian kita sesuai arahan Presiden,” ujar Prasetyo.
Fokus Evaluasi: Tenaga Pendidik dan Tenaga Medis
Evaluasi tersebut mencakup penelaahan komprehensif terhadap distribusi dan komposisi ASN, khususnya tenaga pendidik dan tenaga medis.
Pemerintah menaruh perhatian serius pada ketimpangan tenaga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang hingga kini masih mengalami kekurangan signifikan.
Data yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menunjukkan bahwa ribuan fasilitas kesehatan masih belum memiliki tenaga medis memadai.
“Masih ada sekitar 4.000 dari 10.000 Puskesmas yang belum memiliki dokter umum maupun dokter gigi,” ungkapnya.
Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting perlunya penataan ulang kebijakan kepegawaian nasional.
Kemenhan Disiapkan Jadi Pusat Pelatihan ASN
Dalam skema yang tengah dirumuskan pemerintah, Kementerian Pertahanan direncanakan memiliki peran strategis dalam proses pendidikan dan pelatihan ASN ke depan.
Hal ini dikarenakan Kemenhan memiliki fasilitas pendidikan yang luas dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Kemenhan memiliki lembaga pendidikan yang cukup banyak dan siap digunakan untuk pelatihan ASN,” jelas Prasetyo.
Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat kualitas SDM aparatur negara melalui sistem pelatihan yang lebih terstruktur dan terpusat.
Rekrutmen ASN 2026 Masih Dibahas
Terkait rencana pembukaan rekrutmen ASN tahun 2026, pemerintah menyatakan hingga saat ini masih dalam tahap perumusan dan belum diputuskan secara final.
“Belum diputuskan, masih kita finalkan dan rumuskan,” tegas Prasetyo.
Keputusan tersebut akan disesuaikan dengan hasil evaluasi kebutuhan riil tenaga ASN di berbagai sektor strategis.
Langkah Strategis Reformasi ASN
Evaluasi menyeluruh ini diharapkan menjadi langkah awal reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nasional, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan ketimpangan distribusi tenaga profesional di berbagai daerah.
“Penataan ASN harus berbasis kebutuhan riil masyarakat agar pelayanan publik semakin optimal,” menjadi prinsip utama dalam kebijakan ini. (*)
