JAKARTA | Sentrapos.co.id – Prabowo Subianto menunjukkan langkah tegas dalam menata ulang kebijakan strategis nasional. Dalam Rapat Kerja Pemerintah Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026), Presiden menginstruksikan evaluasi besar-besaran terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal, sekaligus mengumumkan reformasi sektor haji dan energi nasional.
Evaluasi IUP Ilegal: Tenggat 1 Minggu
Presiden memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mencabut ratusan IUP bermasalah, terutama yang berada di kawasan hutan lindung.
“Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas, atau IUP tidak jelas di hutan lindung.”
Langkah ini ditegaskan sebagai upaya menjaga kedaulatan sumber daya alam dan menghapus praktik ilegal yang merugikan negara.
“Evaluasi segera berapa hari ke saya. Satu minggu.”
Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pelanggaran, termasuk jika melibatkan kepentingan kelompok tertentu.
Reformasi Haji 2026: Antrean Dipangkas, Biaya Turun
Dalam sektor keagamaan, pemerintah melakukan terobosan besar dengan memangkas masa tunggu haji dari 48 tahun menjadi sekitar 26 tahun.
“Mulai 2026, antrean haji paling lama menjadi 26 tahun.”
Tak hanya itu, biaya haji juga berhasil ditekan sekitar Rp2 juta per jemaah, meski harga avtur global meningkat.
“Walaupun harga avtur naik, kami tetap berkomitmen menurunkan biaya tahun ini.”
Kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan ekonomi bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Subsidi BBM: Fokus Rakyat Kecil, Orang Mampu Bayar Harga Pasar
Presiden menegaskan subsidi BBM akan tetap difokuskan untuk 80 persen masyarakat rentan, sementara kelompok mampu diwajibkan membayar harga pasar.
“Yang kita bela adalah rakyat miskin.”
Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah krisis energi global.
Stabilitas Nasional dan Kritik Publik
Presiden memastikan kondisi Indonesia tetap stabil meski di tengah tekanan geopolitik global.
“Kondisi bangsa relatif aman dan stabil.”
Ia juga menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun pemerintah tetap harus fokus bekerja untuk rakyat.
“Yang penting, masyarakat membutuhkan jembatan itu, dan kewajiban kita adalah membangunnya.”
Geopolitik Energi: Indonesia di Pusat Perhatian Dunia
Presiden menyoroti pentingnya jalur energi global seperti Selat Hormuz, serta posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dunia.
Sekitar 70 persen perdagangan dan energi Asia Timur melewati perairan Indonesia, menjadikan posisi nasional sangat krusial dalam stabilitas global.
“Karena posisi kita strategis, kita harus memimpin bangsa ini dengan tepat.”
Momentum Efisiensi dan Antikorupsi
Presiden menutup arahannya dengan menegaskan pentingnya efisiensi dan pemberantasan korupsi dalam menghadapi krisis global.
“Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi.”
Pemerintah akan segera merilis kebijakan teknis lanjutan terkait pengendalian energi dan reformasi sektor strategis lainnya. (*)
3. Poin Utama Berita
- Presiden instruksikan evaluasi dan pencabutan IUP ilegal dalam waktu 1 minggu
- Ratusan tambang di hutan lindung terindikasi bermasalah
- Antrean haji dipangkas dari 48 tahun menjadi 26 tahun
- Biaya haji 2026 turun sekitar Rp2 juta per jemaah
- Subsidi BBM difokuskan untuk 80% rakyat, orang kaya bayar harga pasar
- Kondisi nasional dinilai stabil di tengah krisis global
- Indonesia jadi jalur strategis energi dan perdagangan dunia
- Pemerintah dorong efisiensi dan antikorupsi
