JAKARTA | Sentrapos.co.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pejabat negara agar tidak lagi menyampaikan laporan yang dimanipulasi hanya untuk menyenangkan pimpinan. Presiden menegaskan praktik laporan tidak sesuai fakta tidak dapat ditoleransi dalam pemerintahan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.
Peringatan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pidato pada peringatan HUT ke-1 Danantara di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
“Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenangkan-menyenangkan, laporan supaya bisa akal-akal. Saya kasih peringatan keras ini,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, laporan yang jujur dan berbasis data menjadi kunci dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah, khususnya dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
Kinerja BUMN di Bawah Danantara Meningkat Tajam
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan mengenai kinerja perusahaan negara yang kini berada dalam pengelolaan Danantara.
Berdasarkan laporan tersebut, indikator Return on Asset (ROA) BUMN mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya.
“Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset satu tahun, 2025, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen,” ujar Presiden.
Prabowo menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan konsolidasi pengelolaan BUMN melalui Danantara mulai menunjukkan hasil positif.
“Ini cukup baik dan membuktikan premis kita mendirikan Danantara. Tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen,” katanya.
Soroti Kompleksitas Struktur BUMN
Presiden juga menyoroti kompleksitas struktur perusahaan negara yang selama ini memiliki banyak anak hingga cucu perusahaan. Dalam beberapa kasus, satu BUMN bahkan memiliki ratusan entitas turunan.
Menurut Presiden, struktur yang terlalu kompleks berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal, BUMN didirikan untuk memenuhi kebutuhan strategis nasional ketika sektor industri tertentu belum berkembang.
“Sekian puluh tahun bergerak, kita tidak punya industri tekstil, negara mendirikan Patal Senayan. Tidak punya industri kertas, kita butuh buku, anak-anak perlu belajar, negara mendirikan pabrik kertas,” kata Prabowo.
Namun dalam perkembangannya, kata Presiden, niat baik para pendiri bangsa tersebut kemudian berkembang menjadi struktur perusahaan yang semakin rumit.
“Ternyata iktikad baik pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan,” ujarnya.
Prabowo Pertanyakan Regulasi Audit Anak Perusahaan
Presiden juga menyoroti adanya regulasi yang dinilai membatasi proses audit terhadap perusahaan turunan BUMN. Ia mempertanyakan aturan yang memperbolehkan audit pada perusahaan induk, tetapi tidak pada anak atau cucu perusahaan.
“Aneh lagi ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN sebagai perusahaan induk boleh diaudit oleh negara, katanya cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?” tegas Presiden.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut dapat membuka celah bagi praktik penyimpangan jika tidak dilakukan pembenahan sistem pengawasan secara menyeluruh.
Konsolidasi BUMN Dinilai Solusi Strategis
Karena itu, Presiden menilai konsolidasi perusahaan negara melalui Danantara merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola BUMN.
Ia meyakini sistem manajemen yang terpusat dengan standar global akan membuat pengelolaan aset negara menjadi lebih efisien sekaligus meminimalkan potensi kebocoran.
“Premis kita ternyata benar. Konsolidasi satu manajemen secara rasional dengan standar-standar terbaik dunia,” ujar Presiden Prabowo. (*)
