JAKARTA | Sentrapos.co.id — Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi nasional dengan meminta masukan langsung dari sejumlah tokoh terkait langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan tertutup di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Januari 2026. Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.
Abraham Samad mengungkapkan isi pertemuan tersebut saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Minggu (1/2/2026).
“Bapak Prabowo menyampaikan pertanyaan yang sangat mendasar, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia,” ujar Abraham.
Lima Langkah Kunci Tingkatkan IPK
Menurut Abraham, peningkatan IPK tidak bisa dilakukan secara instan atau simbolik. Ia merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menekankan sedikitnya lima langkah utama untuk memperbaiki persepsi dan realitas pemberantasan korupsi.
Langkah-langkah tersebut antara lain:
-
Penguatan penegakan hukum yang independen dan berintegritas,
-
Pencegahan korupsi melalui sistem birokrasi yang transparan,
-
Pemberantasan korupsi secara menyeluruh, bukan selektif,
-
Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, dan
-
Pelibatan publik serta perlindungan terhadap pelapor (whistleblower).
Abraham menegaskan, keberhasilan meningkatkan IPK sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi hingga ke akar permasalahan.
“Saya sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa pemberantasan korupsi itu harus serius dan menyentuh akar masalah, bukan sekadar di permukaan atau pencitraan,” tegasnya.
IPK Naik, Tapi Tantangan Masih Besar
Berdasarkan berbagai sumber, skor IPK Indonesia tahun 2024 yang dirilis pada awal 2025 memang mengalami peningkatan. Namun, posisi Indonesia yang berada di peringkat 99 dari 180 negara dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan substantif, terutama dalam sektor penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa peningkatan skor belum sejalan dengan harapan publik terhadap pemberantasan korupsi yang tegas, konsisten, dan bebas intervensi politik.
Sinyal Awal Agenda Antikorupsi Prabowo
Permintaan masukan langsung dari tokoh-tokoh antikorupsi dinilai sebagai sinyal awal bahwa pemerintahan Prabowo ingin menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas strategis nasional.
Ke depan, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam memperkuat lembaga penegak hukum, memperbaiki sistem pencegahan, serta memastikan tidak ada kompromi terhadap praktik korupsi di semua level kekuasaan. *
