JAKARTA | Sentrapos.co.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional dengan memanfaatkan lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini difokuskan untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas terkait pemanfaatan aset negara tersebut.
“Tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Harus digunakan untuk subsidi perumahan rakyat,” tegas Hashim dalam pencanangan pembangunan hunian di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mencegah praktik komersialisasi lahan negara yang berpotensi menghambat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat.
Jika lahan BUMN dijual mengikuti mekanisme pasar, maka harga rumah akan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Prioritas untuk Perumahan Rakyat
Hashim menekankan bahwa seluruh aset strategis negara, khususnya tanah milik BUMN, harus diprioritaskan untuk kepentingan publik.
“Tanah negara harus kembali ke rakyat, terutama untuk kebutuhan dasar seperti perumahan,” ujarnya.
Program pembangunan perumahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial di sektor hunian.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Selain sebagai solusi kebutuhan rumah, program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.
Hashim menyebut sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas terhadap berbagai industri.
“Dengan pembangunan perumahan, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen atau lebih,” jelasnya.
Sektor-sektor seperti industri semen, baja, kabel listrik, hingga furnitur akan ikut terdorong seiring meningkatnya pembangunan hunian.
Kualitas Bangunan Jadi Perhatian
Meski menargetkan percepatan pembangunan dalam jumlah besar, pemerintah menegaskan bahwa kualitas rumah tetap menjadi prioritas utama.
Hashim mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga memastikan mutu bangunan sesuai standar.
“Jangan hanya mengejar jumlah, kualitas harus dijaga agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Program 3 juta rumah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi backlog perumahan nasional, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia melalui sektor properti dan konstruksi. (*)
