BOGOR | Sentrapos.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pola belanja pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam diskusi terbuka di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026), Presiden menyoroti kontras antara fasilitas mewah pejabat dengan kondisi infrastruktur desa yang masih memprihatinkan.
Presiden mengungkap adanya pengadaan mobil dinas kepala daerah yang mencapai Rp8 miliar. Angka tersebut dinilai sebagai simbol ketidakefisienan di tengah banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur seharga Rp8 miliar. Sementara itu, jembatan desa rusak, rakyat harus teriak, dan Presiden harus turun tangan,” tegas Prabowo.
Kritik Prioritas Anggaran Daerah
Presiden mempertanyakan komitmen kepala daerah dalam mengelola dana desa dan APBD. Ia menilai, berbagai persoalan mendasar di daerah justru sering kali baru ditangani setelah adanya intervensi pemerintah pusat.
“Ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana? Gubernur ke mana?” ujarnya lugas.
Meski siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi, Presiden menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran publik.
Bandingkan dengan Mobil Presiden: Pilih Maung
Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menggunakan kendaraan taktis produksi dalam negeri, Maung, buatan PT Pindad.
- Mobil Dinas Presiden: Maung (Produksi Pindad)
- Estimasi Harga: Rp700 juta – Rp1 miliar (fitur antipeluru)
- Mobil Dinas Pemda: Hingga Rp8 miliar
“Saya Presiden Indonesia, saya pakai Maung. Tidak sampai Rp8 miliar. Kita akan selidiki semua demi efisiensi,” tegasnya.
Seruan Tegas: Layani Rakyat, Bukan Pamer Fasilitas
Presiden mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan daerah adalah pelayanan publik, bukan sekadar menghabiskan anggaran atau memamerkan fasilitas.
“Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” pungkasnya.
1.030 Dapur MBG Disetop: Kualitas Harga Mati
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengumumkan langkah tegas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan sementara.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi total demi menjaga kualitas program strategis nasional tersebut.
“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN, dan saya terus cross-check,” ujar Presiden.
Dari puluhan ribu dapur yang beroperasi, sekitar 1.030 unit dinyatakan tidak memenuhi standar dan harus disuspend sementara.
Pengawasan Ketat Tanpa Kompromi
Presiden menyoroti peran Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang dikenal disiplin dalam melakukan inspeksi mendadak.
“Ibu Nanik ini galak sekali, dia sidak terus. Yang sudah di-suspend itu 1.030 dapur,” ungkapnya.
Standar ketat yang diterapkan meliputi:
- Keamanan pangan dan higienitas
- Sanitasi air
- Kelayakan peralatan dan distribusi makanan
Lawan Budaya “Asal Bapak Senang”
Presiden juga menegaskan pentingnya perubahan budaya birokrasi agar lebih transparan dan jujur.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” tegasnya.
Pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik, mulai dari kepala sekolah, orang tua murid, hingga masyarakat umum untuk melaporkan temuan di lapangan.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam program strategis yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat. (*)
