JAKARTA | Sentrapos.co.id – Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar (default) utang sepanjang sejarahnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Jamuan Iftar dan Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026).
Melalui keterangan resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, Presiden menyebut stabilitas fiskal Indonesia ditopang fondasi ekonomi yang kuat dan pengelolaan keuangan negara yang kredibel.
“Kami telah mengelola perekonomian dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, sekali pun dalam sejarah kami,” tegas Presiden.
Ia juga memastikan setiap pemerintahan akan menghormati kewajiban utang pemerintah sebelumnya, terlepas dari dinamika politik yang terjadi.
Reformasi Ekonomi dan Iklim Investasi
Dalam forum tersebut, Presiden memaparkan komitmen pemerintahannya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penegakan hukum yang tegas.
Langkah ini, menurutnya, bertujuan menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif bagi pelaku usaha global.
Presiden mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, kelaparan, dan persoalan gizi anak. Namun ia menekankan pendekatan langsung dan solutif dalam mengatasinya.
“Masalah harus diselesaikan secara langsung. Kita harus berani mengakui kelemahan dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Bangun 10 Universitas STEM dan 500 Sekolah Unggulan
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Presiden Prabowo mengumumkan pendirian 10 universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine).
Langkah ini diambil untuk menjawab kekurangan tenaga medis nasional.
“Kami kekurangan 140.000 dokter dan hanya meluluskan sekitar 10.000 dokter per tahun. Tanpa upaya baru, kita butuh 14 tahun untuk menutup kesenjangan ini,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga membangun 500 sekolah menengah berkualitas tinggi serta membuka peluang kolaborasi pendidikan dengan universitas terkemuka dari Inggris dan Amerika Serikat.
Tindak Tegas Tambang Ilegal dan Korporasi Nakal
Di bidang tata kelola, Presiden menegaskan komitmen memberantas korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal.
Ia menyebut telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung serta menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar aturan konsesi.
“Kami menegakkan hukum dan menciptakan kepastian regulasi. Ini penting untuk stabilitas sosial, politik, dan dunia usaha,” tegasnya.
Presiden menekankan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)
