JAKARTA | Sentrapos.co.id – Presiden Prabowo Subianto memutuskan menunda pengiriman 8.000 personel TNI untuk misi perdamaian International Stabilization Force (ISF) ke Gaza. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh rencana pengerahan pasukan tersebut untuk sementara ditangguhkan.
“Semuanya di-hold (ditangguhkan),” ujar Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3/2026).
Penundaan ini belum memiliki batas waktu yang pasti dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan global, khususnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengirim hingga 8.000 prajurit TNI dalam pertemuan Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Februari 2026.
“Kami siap mengerahkan pasukan untuk memastikan perdamaian dapat terwujud dan berjalan secara efektif,” tegas Prabowo dalam forum internasional tersebut.
Indonesia bahkan dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Wakil Komandan dalam misi ISF yang bertujuan menstabilkan situasi di Gaza.
ISF dan Peran Strategis Indonesia
International Stabilization Force (ISF) merupakan pasukan multinasional yang dibentuk untuk membantu pemulihan keamanan di Gaza serta mendukung terbentuknya pemerintahan sipil yang stabil.
Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia ditunjuk sebagai Wakil Komandan dalam misi tersebut.
“Indonesia telah menerima posisi Wakil Komandan ISF untuk membantu menciptakan keamanan dan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza,” ungkap Jasper.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain yang tergabung dalam ISF antara lain Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania.
Eskalasi Konflik Jadi Faktor Utama
Penundaan ini tidak lepas dari meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama konflik antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel yang terus memanas dalam beberapa pekan terakhir.
Situasi tersebut dinilai berisiko tinggi bagi keselamatan pasukan yang akan diterjunkan ke wilayah konflik aktif.
“Keputusan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keselamatan prajurit di tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil,”
Langkah Strategis dan Kehati-hatian Pemerintah
Keputusan menunda pengiriman pasukan dinilai sebagai langkah strategis untuk menghindari risiko yang lebih besar di lapangan. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Pemerintah memastikan bahwa partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian internasional tetap menjadi prioritas, namun harus mempertimbangkan faktor keamanan dan stabilitas global.
“Indonesia tetap berkomitmen pada perdamaian dunia, namun keselamatan pasukan menjadi prioritas utama,” (*)
