JAKARTA | Sentrapos.co.id — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons tegas dugaan penggunaan Artificial Intelligence (AI) oleh oknum aparatur wilayah untuk merekayasa tindak lanjut keluhan warga melalui aplikasi JAKI.
“Saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, Lurah di Kalisari, maupun Kasubdinnya,” tegas Pram usai acara groundbreaking di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Pram menegaskan Pemprov DKI menjunjung tinggi transparansi pelayanan publik dan tidak segan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang terbukti memanipulasi laporan warga.
“Siapa pun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali,” tambahnya.
Inspektorat DKI Jakarta diperintahkan untuk menyelidiki kasus dugaan manipulasi laporan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dugaan muncul setelah unggahan warga viral di media sosial terkait penanganan parkir liar yang diduga dipalsukan menggunakan AI.
“Lebih baik misalnya, belum selesai ya bilang belum selesai saja. Daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi,” ujar Pram.
Staf Khusus Gubernur DKI, Yustinus Prastowo, juga menanggapi langsung unggahan warga tersebut, memastikan langkah pemeriksaan dan pemberian sanksi bagi pelaku.
“Baik, akan saya tindak lanjuti. Mestinya tidak demikian. Saya akan minta dicek dan jika respon palsu, tentu akan diperiksa dan dikenai sanksi,” tulis Yustinus dalam unggahan resmi.
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar bekerja jujur, transparan, dan mengutamakan pelayanan publik sesuai prosedur resmi tanpa manipulasi teknologi. (*)
Poin Utama Berita
- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menindak tegas oknum ASN yang diduga menggunakan AI untuk memanipulasi laporan warga.
- Inspektorat DKI Jakarta diperintahkan menyelidiki dugaan manipulasi di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur.
- Dugaan muncul setelah laporan warga tentang parkir liar viral di media sosial.
- Staf Khusus Gubernur, Yustinus Prastowo, menegaskan akan menindak ASN yang terbukti memalsukan laporan.
- Pramono menekankan prinsip transparansi pelayanan publik dan sanksi bagi pelaku manipulasi.
- Kasus menjadi peringatan bagi ASN untuk bekerja jujur dan sesuai prosedur.
