NUSANTARA | Sentrapos.co.id – Pemerintah memastikan pembangunan kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek strategis ini tetap menjadi prioritas nasional dan tidak terdampak pemangkasan anggaran.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” tegas Basuki saat meninjau lokasi proyek, Minggu (12/4/2026).
Pembangunan kawasan ini ditargetkan rampung pada periode 2027–2028, mencakup gedung-gedung utama lembaga negara serta infrastruktur pendukung yang terintegrasi.
Kawasan Legislatif: Pusat Aktivitas Parlemen Modern
Di kawasan legislatif, pemerintah merancang lima gedung utama yang akan menjadi pusat aktivitas parlemen nasional, yaitu Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat kegiatan utama dengan kapasitas mencapai 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden, sementara pekerjaan awal seperti pembersihan lahan dan pembangunan akses jalan sepanjang 3,7 kilometer telah dimulai.
Kawasan Yudikatif: Simbol Keadilan Terintegrasi
Untuk kawasan yudikatif, pembangunan dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Sedangkan paket kedua meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial terpadu, serta pembangunan masjid sebagai fasilitas penunjang. Kawasan ini juga akan dilengkapi jaringan jalan sepanjang 8 kilometer guna menunjang konektivitas.
Infrastruktur Dasar Diperkuat
Selain pembangunan gedung, pemerintah juga memperkuat infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, khususnya sistem penyediaan air.
Proyek tersebut meliputi pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01, serta jaringan perpipaan air minum yang terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT).
Langkah ini bertujuan menciptakan sistem infrastruktur modern yang efisien dan berkelanjutan di ibu kota baru Indonesia.
Dengan percepatan pembangunan ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang representatif, sekaligus simbol transformasi tata kelola negara di masa depan.
Poin Utama Berita
- Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif IKN tetap berjalan
- Tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah
- Target rampung proyek: 2027–2028
- Kawasan legislatif terdiri dari gedung DPR, DPD, MPR, dan Gedung Paripurna
- Gedung Paripurna berkapasitas 1.579 orang
- Kawasan yudikatif meliputi MA, MK, dan fasilitas pendukung
- Infrastruktur jalan: 3,7 km (legislatif) dan 8 km (yudikatif)
- Infrastruktur air diperkuat melalui embung dan sistem MUT
- IKN diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan modern dan terintegrasi
