JAKARTA | Sentrapos.co.id — Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan setiap hari Jumat.
Menurut Puan, kebijakan tersebut tidak boleh berjalan tanpa indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif,” tegas Puan, Jumat (3/4/2026).
WFH Harus Tetap Jaga Kinerja Layanan Publik
Puan menekankan, fleksibilitas kerja tidak boleh menurunkan tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.
Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak disalahartikan sebagai kelonggaran yang justru menurunkan disiplin kerja birokrasi.
“Jangan sampai niat baik birokrasi yang adaptif justru menimbulkan dampak sampingan akibat keluwesan sistem bekerja tanpa tanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, ukuran utama keberhasilan kebijakan WFH bukan pada kehadiran fisik, melainkan pada kinerja nyata pemerintah dalam melayani masyarakat.
Ujian Nyata: Kecepatan Layanan Negara
Puan menegaskan, masyarakat akan menjadi penilai utama apakah kebijakan ini efektif atau tidak.
“WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh,” kata Puan.
Ia menambahkan, kecepatan dan kualitas layanan publik harus tetap terjaga meskipun ASN tidak bekerja dari kantor.
Modernisasi Birokrasi Harus Berbasis Kinerja
Lebih lanjut, Puan menilai kebijakan WFH bisa menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem kerja modern.
Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan tersebut harus berbasis kinerja dan hasil, bukan sekadar perubahan pola kerja.
“Kepercayaan publik dibentuk bukan oleh perubahan aturan, tetapi apakah masyarakat tetap merasakan negara bekerja dengan ritme yang sama,” tegasnya.
WFH Swasta Diserahkan ke Perusahaan
Terkait kebijakan serupa di sektor swasta melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, Puan menyerahkan implementasinya kepada masing-masing perusahaan.
Namun, ia mengingatkan agar hak pekerja tetap dipenuhi secara penuh, termasuk upah dan cuti tahunan.
Puan juga menyinggung pengalaman saat pandemi COVID-19, di mana sistem WFH terbukti mampu meningkatkan produktivitas di sejumlah sektor. (*)
Poin Utama Berita
- Puan Maharani minta evaluasi kebijakan WFH ASN setiap Jumat
- WFH harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur
- Peringatan agar fleksibilitas tidak menurunkan disiplin ASN
- Kualitas layanan publik jadi tolok ukur utama
- WFH dinilai bisa jadi bagian modernisasi birokrasi
- Sektor swasta diminta tetap penuhi hak pekerja
- Pengalaman pandemi jadi referensi efektivitas WFH
