SURABAYA | Sentrapos.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Silaturahmi Ramadan dan Buka Puasa Bersama di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/2/2026). Agenda tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Gubernur Maluku Utara.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa momentum Ramadan menjadi ruang strategis memperkuat kolaborasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak dan Ibu semua di Jawa Timur. Semoga momentum Silaturahmi Ramadan ini semakin memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan,” ujar Khofifah.
Komisi II DPR RI Siap Jadi Jembatan Aspirasi Daerah
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan Safari Ramadan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara DPR RI dengan pemerintah daerah dan mitra kerja.
Ia menegaskan, pada periode 2024–2029, Komisi II DPR RI berkomitmen menjadi penghubung antara aspirasi daerah dan kebijakan pusat.
“Komisi II DPR RI ingin menjadi penghubung antara aspirasi daerah dan kebijakan pusat. Kami tidak hanya menginventarisasi persoalan, tetapi juga mendorong lahirnya solusi konkret bagi daerah,” ujarnya.
Rifqinizamy juga mengungkapkan rencana DPR RI untuk mengundang seluruh kepala daerah se-Indonesia pasca Idulfitri guna membahas berbagai persoalan strategis dan merumuskan solusi bersama.
Menteri PANRB Tekankan Reformasi Birokrasi
Dalam kesempatan yang sama, Rini Widyantini selaku Menteri PANRB menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Agenda Silaturahmi Ramadan dan Buka Puasa Bersama berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Turut hadir mitra kerja Komisi II DPR RI, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Korps Alumni HMI (KAHMI).
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komunikasi lintas lembaga guna mempercepat penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional dan daerah. (*)
