JAKARTA | Sentrapos.co.id — Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel melontarkan pernyataan bernada sarkasme menjelang sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel menyindir narasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebutnya menggambarkan dirinya sebagai “gembong” korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Noel sebelum memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
“Presiden kan nggak ngurus hal kecil begini. Presiden ngurus bangsa ini, negara ini. Itu lebih penting daripada kasus yang kayak aib begini, apalagi kita lihat orkestrasi yang dinarasikan KPK sebagai gembong,” ujar Noel.
Ia melanjutkan dengan nada satire, seolah mengafirmasi label tersebut.
“Sekarang saya bilang, iya saya gembong. Saya memerintahkan seluruh kementerian untuk melakukan korupsi massal. Dan itu jadikan berita biar keren,” imbuhnya.
Noel: Presiden Tak Perlu Dibebani, Saya Bertanggung Jawab
Noel menegaskan Prabowo Subianto tidak perlu dibebani perkara ini dan meminta Presiden tetap fokus pada agenda kerakyatan. Ia menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya secara pribadi.
“Presiden jangan dibebani hal kayak begitu. Presiden fokus dengan kerja kerakyatannya saja. Karena ini perbuatan saya. Saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya,” katanya.
Soal Aset: “Saya Tak Menyanggah”
Menanggapi isu kepemilikan aset mewah yang ramai diberitakan—mulai dari motor Ducati hingga mobil Nissan GT-R—Noel menyebut tidak berniat menyangkal, namun menyindir narasi yang ia anggap berlebihan.
“Saya tidak mau menyanggah apa yang disampaikan. 32 mobil dengan rumah tipe 36 di tanah 83 meter—kalau parkir semua 32 mobil itu, keren kan. Motor Ducati, mobil Nissan GT-R, harganya Rp10 miliar atau Rp12 miliar ya—jadi keren lah,” ujarnya.
Noel berharap penegakan hukum tidak dibangun di atas klaim yang tidak akurat.
“Semoga orkestrasi yang basisnya kebohongan bisa kita hentikan. Kita nggak mau lagi penegak hukum dengan pendekatan kebohongan,” tambahnya.
Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 dan Peran KPK
Sebagai konteks, KPK mengungkap dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker yang disebut berlangsung sejak 2019. Biaya resmi yang semestinya Rp275 ribu diduga membengkak hingga Rp6 juta per pengurusan.
Menurut KPK, selisih biaya tersebut diduga mengalir ke sejumlah pihak dengan total nilai sekitar Rp81 miliar. Dalam perkara ini, 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses persidangan memasuki tahap pembacaan dakwaan. *
