MALANG | Sentrapos.co.id — Dugaan praktik pemerasan terhadap fasilitas kesehatan (faskes) mencuat di Kabupaten Malang. Oknum di BPJS Kesehatan Cabang Malang diduga meminta setoran emas kepada sejumlah klinik pratama untuk melancarkan kerja sama layanan.
Kasus ini terungkap setelah beredarnya surat aduan yang mengatasnamakan klinik pratama se-Kabupaten Malang. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur BPJS Pusat dengan tembusan kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, membenarkan pihaknya telah menerima dokumen aduan tersebut.
“Surat aduan itu kami terima minggu ini, dan ditembuskan juga ke DPRD serta Bupati,” ungkap Zulham, Minggu (29/3/2026).
Dalam dokumen tersebut, pengelola klinik mengaku diminta menyerahkan 10 gram emas batangan untuk kerja sama baru, dan 5 gram emas untuk perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang.
Lebih jauh, sistem evaluasi tahunan disebut-sebut dijadikan alat tekanan. Klinik yang tidak memberikan setoran emas diduga terancam tidak mendapatkan distribusi pasien rujukan.
“Ketika tidak memberikan emas, faskes bisa tidak dikirim pasien rujukan,” demikian isi aduan yang dikutip DPRD.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan manipulasi proses kredensial (uji kelayakan). Faskes yang seharusnya tidak memenuhi syarat disebut bisa lolos kerja sama jika memenuhi permintaan setoran.
Praktik ini dinilai berpotensi merusak sistem layanan kesehatan dan mencederai prinsip keadilan dalam pelayanan publik.
Selain dugaan pemerasan, surat tersebut juga menyinggung gaya hidup mewah oknum pejabat. Mereka disebut meminta fasilitas seperti tiket pesawat dan hotel berbintang untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan ke Sirkuit Mandalika.
Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan adanya permintaan cashback dari dana klaim faskes sebagai syarat mendapatkan kuota rujukan pasien lebih banyak.
“Penyebab defisit BPJS antara lain karena perilaku internal yang boros dan gaya hidup mewah,” kutip Zulham dari isi laporan.
Menindaklanjuti laporan serius tersebut, DPRD Kabupaten Malang memastikan akan segera memanggil pihak BPJS Kesehatan Cabang Malang untuk klarifikasi resmi.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas layanan kesehatan nasional serta berpotensi merugikan masyarakat luas. (*)
Poin Utama Berita
- Dugaan pemerasan terjadi di BPJS Kesehatan Cabang Malang
- Klinik diminta setor emas 10 gram (baru) dan 5 gram (perpanjangan)
- Ancaman tidak mendapat rujukan pasien jika tidak memberi setoran
- Dugaan manipulasi kredensial faskes berdasarkan setoran
- Oknum pejabat disebut hidup mewah dan minta fasilitas pribadi
- DPRD Malang akan panggil BPJS untuk klarifikasi
