JAKARTA | Sentrapos.co.id – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai niat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator konflik di Teheran sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi menjaga perdamaian dunia.
Namun, ia mengingatkan langkah tersebut harus melalui pertimbangan matang, terutama setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Donald Trump.
Menurut Hasanuddin, posisi BoP dinilai lebih condong ke poros Amerika Serikat dan Israel—dua negara yang terlibat serangan militer terhadap Iran pekan lalu.
“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ujarnya, Minggu (1/3).
Butuh Komitmen Serius dan Kalkulasi Strategis
Hasanuddin menekankan, menjadi fasilitator konflik bukan sekadar pernyataan politik. Peran tersebut membutuhkan komitmen waktu, energi diplomasi, hingga dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Dialog, menurutnya, tidak cukup dilakukan sekali, melainkan melalui proses panjang dan berulang. Karena itu, ia mempertanyakan kesiapan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo untuk menjalankan peran tersebut secara konsisten.
Selain itu, ia menyoroti urgensi kepentingan nasional dalam setiap langkah diplomasi besar.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegasnya.
Fokus ASEAN Dinilai Lebih Relevan
Hasanuddin berpendapat, alih-alih menjadi mediator konflik Iran, Indonesia lebih realistis mengambil peran dalam dinamika kawasan Asia Tenggara, khususnya di lingkup ASEAN.
Menurutnya, stabilitas kawasan seperti konflik Kamboja–Thailand lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah Siap Fasilitasi Dialog
Sebelumnya, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog di tengah eskalasi konflik Timur Tengah menyusul serangan AS–Israel ke Iran. Bahkan, Presiden menyatakan bersedia bertolak ke Teheran jika kedua pihak menyetujui mediasi.
Melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri, pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.
MUI Desak Evaluasi Keanggotaan BoP
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk serangan gabungan AS–Israel terhadap Iran dan menilai tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara.
MUI juga mempertanyakan efektivitas Board of Peace yang digagas Trump, apakah benar diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan merugikan perjuangan Palestina.
MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari BoP apabila dinilai tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian sejati.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya menyatakan Indonesia tetap memiliki opsi keluar dari BoP apabila kerja sama multilateral tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.
Diplomasi Bebas Aktif di Persimpangan
Rencana Indonesia menjadi fasilitator konflik Iran–AS–Israel menempatkan politik luar negeri bebas aktif pada ujian nyata.
Di satu sisi, peran mediasi mempertegas komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Namun di sisi lain, kalkulasi geopolitik dan kepentingan nasional menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan secara cermat.
Perkembangan dinamika global ini akan menjadi ujian strategis bagi arah diplomasi Indonesia ke depan. (*)
