JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya.
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan tidak akan mentolerir praktik penyimpangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik terkait kasus korupsi.
“Pokoknya akhir tahun saya enggak mau dengar kalimat itu (kebocoran) lagi dari Presiden,” tegas Purbaya dengan nada tinggi.
Pimpinan Lalai Akan Dicopot
Peringatan tersebut disampaikan usai pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu di Gedung Juanda I, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Purbaya menekankan bahwa setiap pimpinan wajib bertanggung jawab penuh atas integritas dan kinerja bawahannya.
“Kalau di masa lalu pimpinannya enggak kena, sekarang beda. Kalau sampai tersangka itu berada satu level di bawah pimpinannya, maka kita ganti. Terus naik sampai ke atas,” ujarnya tegas.
Menurut Purbaya, berulangnya kasus korupsi di sektor pajak dan cukai merupakan alarm serius bahwa pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.
“Ini terjadi berkali-kali. Kalau kita tidak hati-hati, ini akan terus berulang,” katanya.
Tak Ada Alasan Tak Tahu
Dalam amanatnya, Purbaya menolak tegas alasan ketidaktahuan pimpinan atas pelanggaran yang dilakukan bawahan dengan dalih jarak struktural.
“Enggak bisa lagi bilang, ‘saya enggak tahu karena terlalu jauh di bawah’. Anda harus awasi. Kalau terus begini, dirjen-dirjen dan saya juga kena. Enggak bisa lari,” paparnya.
Ia meminta para pejabat baru aktif mengawasi langsung kinerja dan integritas jajaran di unit masing-masing, baik di pusat maupun daerah.
Soroti Setoran Pajak dan Kebocoran Sistem
Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga mengungkapkan kegelisahannya atas kinerja penerimaan pajak yang dinilai belum membaik, meskipun perekonomian nasional mulai pulih.
Realisasi penerimaan pajak tahun 2025 tercatat Rp917,6 triliun, namun angka tersebut masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah.
Purbaya mengaku kerap mendapat teguran langsung dari Presiden terkait kebocoran di sistem perpajakan. Ia mendesak seluruh jajaran Kemenkeu serius memberantas praktik curang seperti transfer pricing dan under-invoicing.
“Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang selama ini mengalahkan kita,” tandasnya.
Target Tax Ratio Jadi Tekanan Serius
Menutup arahannya, Purbaya berharap kinerja penagihan pajak dapat meningkat signifikan, termasuk kenaikan tax ratio nasional.
“Kalau tax collection kita bisa naik ke 11–12 persen, nanti kita pesta makan-makan,” ucapnya sambil berseloroh, namun tetap menyiratkan tekanan kuat bagi seluruh jajaran.*
