SIDOARJO | Sentrapos.co.id – Kegiatan rapat koordinasi sekaligus buka puasa bersama (bukber) pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang digelar dengan konsep “mewah ala Bollywood” menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial.
Acara tersebut berlangsung di Mahabarata Palace Graha Unesa, Kota Surabaya, pada Jumat (6/3/2026). Dalam video yang beredar, sejumlah pejabat terlihat mengenakan busana bernuansa India lengkap dengan dekorasi serta hidangan khas bertema Bollywood.
Sorotan publik terutama tertuju kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, yang tampak dalam dokumentasi kegiatan tersebut. Video yang sebelumnya diunggah di akun media sosial pribadinya kini telah dihapus.
Sekda Sidoarjo Sampaikan Klarifikasi dan Permohonan Maaf
Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat, Fenny Apridawati menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada warga Sidoarjo.
Melalui rilis resmi yang disampaikan pada Sabtu (14/3/2026), Fenny menyatakan bahwa pihaknya menghargai setiap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Menanggapi persepsi masyarakat yang berkembang, Pemkab Sidoarjo sangat menghargai setiap masukan dan kritik yang diberikan sebagai bentuk fungsi kontrol warga terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Fenny.
Ia mengakui bahwa publikasi kegiatan tersebut memunculkan persepsi yang dianggap kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Tegaskan Acara Tidak Gunakan Anggaran APBD
Fenny menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurutnya, acara tersebut merupakan forum koordinasi internal yang dilakukan di luar jam kerja sekaligus menjadi momentum silaturahmi selama bulan Ramadan.
“Kami perlu sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Acara ini murni momentum silaturahmi di bulan suci Ramadan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk koordinasi percepatan program prioritas daerah.
Bahas Program Infrastruktur dan Distribusi Beras
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sidoarjo juga membahas sejumlah program strategis daerah, di antaranya:
-
Percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk perbaikan jalan
-
Koordinasi distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) bagi masyarakat
Program tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pangan murah bagi warga selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
Pemkab Sidoarjo Akui Kurang Sensitif
Meski demikian, Fenny mengakui bahwa dokumentasi kegiatan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Ia menyadari bahwa sebagai pejabat publik, aparatur pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Kami menyadari sebagai pelayan publik harus lebih sensitif dalam mendokumentasikan aktivitas,” ujarnya.
Kritik Publik Jadi Evaluasi Pemkab
Fenny menegaskan bahwa kritik masyarakat akan dijadikan evaluasi bagi jajaran birokrasi Pemkab Sidoarjo agar lebih bijak dalam mengambil keputusan maupun menampilkan aktivitas di ruang publik.
Menurutnya, pemerintah daerah akan tetap fokus menjalankan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset terpenting bagi kami. Masukan ini menjadi modal berharga untuk terus berbenah,” kata Fenny.
Pemkab Sidoarjo juga memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan serta menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026. (*)
