CIMAHI | Sentrapos.co.id – Sosok Hendrik Irawan menjadi sorotan publik setelah video dirinya berjoget viral di media sosial dengan narasi menerima insentif Rp6 juta per hari dari program MBG.
Namun, Hendrik menegaskan bahwa video tersebut bukan diunggah oleh dirinya, melainkan disebarkan ulang oleh pihak lain tanpa izin dengan narasi yang dinilai menyesatkan.
“Ada akun yang mengunggah tanpa seizin saya dan membuat narasi tidak benar soal insentif Rp6 juta per hari,” ujar Hendrik dalam klarifikasinya.
Laporkan Dua Akun, Tempuh Jalur Hukum
Merasa dirugikan, Hendrik resmi melaporkan dua akun media sosial ke Polres Cimahi atas dugaan penyebaran konten tanpa izin dan pencemaran nama baik.
Ia menyebut, salah satu akun menyebarkan video miliknya tanpa persetujuan, sementara akun lain melakukan serangan verbal secara masif tanpa dasar.
“Saya hanya ingin mencari keadilan. Ada akun yang mengunggah tanpa izin dan ada yang mencaci maki tanpa bukti,” tegasnya.
Hendrik juga mengapresiasi respons cepat kepolisian dalam menerima laporan tersebut. Ia berencana melanjutkan proses hukum ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Polda Jawa Barat, dengan laporan resmi dijadwalkan pada 26 Maret 2026.
Klarifikasi Insentif Rp6 Juta
Terkait polemik insentif Rp6 juta per hari, Hendrik menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan sudah diatur dalam petunjuk teknis (juknis) program MBG.
Menurutnya, mitra memang berhak menerima insentif sesuai ketentuan program, namun narasi yang beredar telah dipelintir sehingga menimbulkan persepsi negatif.
“Dalam juknis sudah jelas mitra berhak menerima insentif. Tapi narasi yang dibuat seolah-olah saya joget karena uang itu, ini yang tidak benar,” jelasnya.
Soroti Dampak Negatif Opini Publik
Hendrik menyayangkan viralnya video tersebut justru memicu opini negatif di tengah masyarakat. Ia menilai, informasi yang tidak utuh dapat merusak citra program MBG yang memiliki tujuan baik.
Ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi viral serta tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum tentu benar.
“Kami hanya ingin program ini berjalan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai opini yang tidak benar merusak tujuan program,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya etika bermedia sosial, termasuk menghormati hak privasi serta tidak menyebarkan konten tanpa verifikasi. (*)
