KALIMANTAN BARAT | Sentrapos.co.id – Jagat media sosial dihebohkan oleh video viral seorang perempuan yang lolos dari razia lalu lintas setelah menunjukkan kartu yang disebutnya sebagai “kartu sakti”. Peristiwa itu terjadi di Bundaran Tugu Juang 2, Kalimantan Barat, dan langsung menuai kecaman warganet karena dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Dalam video berdurasi 51 detik yang diunggah di akun Instagram pribadinya, perempuan berinisial RA, yang diketahui merupakan istri anggota polisi berpangkat Bripka berinisial RW, tampak santai saat diberhentikan petugas. Ia kemudian memperlihatkan sebuah kartu yang diduga kartu Bhayangkari sembari berkata,
“Kena razia guys, keluarkan kartu sakti.”
Petugas terlihat tersenyum dan meminta kelengkapan surat kendaraan. RA menyebutkan bahwa SIM miliknya lengkap dan masih berlaku. Namun unggahan tersebut justru memantik kritik tajam warganet.
Disorot Warganet: Etika dan Kesetaraan Hukum
Sejumlah pengguna media sosial menilai tindakan RA sebagai bentuk pamer privilese yang tidak pantas di ruang publik. Apalagi, dalam rekaman video tersebut, RA juga disorot tidak mengenakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat berkendara, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Tidak pakai sabuk, main HP, tapi cukup tunjukkan ‘kartu sakti’. Ini preseden buruk,” tulis salah satu warganet.
Peristiwa ini pun memicu perdebatan luas mengenai netralitas aparat, serta pentingnya menegakkan aturan lalu lintas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap keluarga anggota aparat negara.
RA Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka
Menanggapi polemik yang berkembang, RA akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram @vha_walli*** pada Sabtu (7/2/2026)**.
“Saya RA, istri Bripka RW, dengan ini secara sadar memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas video yang saya unggah dan menimbulkan kegaduhan,” ujar RA dalam pernyataan videonya.
Ia mengakui kelalaiannya dan menegaskan bahwa unggahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahgunakan atribut institusi maupun merusak citra Bhayangkari dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). RA juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
Refleksi Publik dan Marwah Institusi
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi keluarga besar aparat negara untuk bersikap bijak, khususnya dalam bermedia sosial. Tindakan yang terkesan sepele di ruang digital dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan citra institusi.
Pihak kepolisian sendiri menegaskan bahwa aturan hukum berlaku sama bagi semua warga negara, tanpa pengecualian. Penegakan disiplin dan etika dinilai menjadi kunci untuk menjaga marwah institusi serta kepercayaan masyarakat. *
