PALEMBANG | Sentrapos.co.id – Rencana pengadaan dua unit meja biliar senilai Rp486,9 juta untuk fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menuai sorotan publik setelah videonya viral dan mendapat kritik luas dari netizen.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Yansuri memastikan bahwa pihak DPRD akan membatalkan pengadaan meja biliar tersebut.
“Pada prinsipnya pengadaan meja biliar itu akan dibatalkan,” ujar Yansuri dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, DPRD Sumsel saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh rencana pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan, termasuk menilai mana saja yang dinilai tidak prioritas dan harus dibatalkan.
DPRD Lakukan Evaluasi Pengadaan Fasilitas
Yansuri menjelaskan bahwa proses pengadaan fasilitas tersebut sebenarnya masih berada pada tahap perencanaan dan belum masuk tahap pembelian.
Rencana pengadaan tersebut sebelumnya tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
“Ini baru masuk rencana saja, belum dibelanjakan. Kita upayakan untuk menjegal pengadaan tersebut karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kritik publik menjadi perhatian serius bagi DPRD Sumsel untuk melakukan evaluasi.
Usulan Pembatalan dari Anggota Banggar
Meski demikian, Yansuri tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang pertama kali mengusulkan pengadaan meja biliar tersebut.
Ia hanya menyebut bahwa anggaran pengadaan tersebut bukan untuk fasilitas gedung DPRD, melainkan untuk rumah dinas pimpinan dewan.
“Anggarannya bukan untuk anggota atau gedung DPRD, tetapi untuk rumah pimpinan,” ujarnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Yansuri menyatakan dirinya akan mengusulkan secara resmi agar pengadaan tersebut dibatalkan.
Fasilitas Wajar Tetap Dipenuhi
Meski pengadaan meja biliar akan dibatalkan, DPRD Sumsel menyebut tidak semua rencana pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan akan dihentikan.
Beberapa kebutuhan rumah tangga yang dianggap wajar tetap akan dipenuhi.
“Hal-hal yang nyeleneh saja yang dibatalkan. Yang wajar seperti gorden, kursi, atau lampu tentu tetap diperlukan di rumah dinas pimpinan,” kata Yansuri.
Ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan agar pengadaan fasilitas pemerintah tetap proporsional, transparan, dan sesuai kebutuhan.
Kritik Publik Jadi Bahan Evaluasi
Rencana pengadaan meja biliar sebelumnya menjadi perbincangan di media sosial setelah muncul video yang menyoroti anggaran hampir Rp500 juta untuk fasilitas hiburan di rumah dinas pimpinan.
Banyak warganet menilai rencana tersebut kurang tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Yansuri menegaskan bahwa DPRD Sumsel terbuka terhadap kritik masyarakat dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan anggaran ke depan.
Langkah pembatalan tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah sekaligus memastikan penggunaan anggaran pemerintah lebih tepat sasaran. (*)
