JAKARTA | Sentrapos.co.id – Video viral yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) memicu sorotan publik. Pemerintah pun angkat bicara terkait polemik tersebut, khususnya menyangkut penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci soal pengadaan motor listrik tersebut. Ia menegaskan akan segera melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Tahun lalu sempat kita tolak untuk beli komputer terlalu banyak dan motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan cek lagi,” ujar Purbaya, Selasa (7/4).
Purbaya menekankan bahwa prioritas utama program MBG seharusnya difokuskan pada penyediaan makanan bergizi, bukan pada pengadaan aset penunjang seperti kendaraan operasional.
Menurutnya, pelaku usaha yang terlibat dalam program tersebut semestinya mampu membiayai kebutuhan operasional secara mandiri dari keuntungan yang diperoleh.
“Harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis sudah punya margin, mereka bisa cicil kebutuhan operasional,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat potensi penerimaan negara dari program MBG. Purbaya memperkirakan sekitar 3 hingga 5 persen dari total anggaran Rp 335 triliun akan kembali ke kas negara dalam bentuk pajak, atau setara Rp 10,05 triliun hingga Rp 16,75 triliun.
Namun demikian, ia menegaskan dampak utama program ini bukan hanya pada penerimaan pajak, melainkan pada perputaran ekonomi masyarakat yang lebih luas.
Klarifikasi BGN: Motor untuk Operasional, Bukan Dibagikan
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait video viral tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memang masuk dalam rencana anggaran tahun 2025.
Motor tersebut diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung distribusi dan pengawasan program MBG.
“Pengadaan motor ini masuk dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” jelas Dadan.
Ia juga menegaskan bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Selain itu, Dadan membantah informasi yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit. Ia memastikan angka tersebut tidak benar.
“Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada 2025,” tegasnya.
Polemik ini pun menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi dan prioritas penggunaan anggaran negara dalam program sosial berskala besar.
Poin Utama Berita
- Video viral motor listrik BGN memicu sorotan publik
- Menkeu Purbaya akan cek langsung kebenaran pengadaan
- Pemerintah tegaskan fokus MBG harus pada penyediaan makanan
- BGN akui motor listrik masuk anggaran 2025 untuk operasional
- Jumlah motor diklarifikasi: 21.801 unit, bukan 70.000 unit
- Motor belum dibagikan, masih proses administrasi BMN
- Program MBG juga berpotensi hasilkan penerimaan pajak triliunan
