JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah tengah mengkaji terobosan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan merumuskan skema haji tanpa antrean. Wacana ini muncul sebagai respons atas panjangnya daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang kini mencapai jutaan orang.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
“Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji tanpa antrean. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil, Kamis.
Menurutnya, panjangnya antrean haji di Indonesia tidak terlepas dari tingginya minat masyarakat serta sistem pengelolaan keuangan haji yang terus mendorong pertumbuhan pendaftar, sementara kuota tetap terbatas.
“Semakin banyak pendaftar, semakin lama waktu antreannya,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, Dahnil mengungkapkan bahwa sejumlah negara memiliki pola pengelolaan haji yang berbeda. Malaysia, misalnya, menggunakan sistem Tabung Haji yang juga memicu antrean panjang, sementara negara lain seperti India memiliki skema antrean yang relatif lebih singkat.
Dalam kajian yang sedang berlangsung, pemerintah mempertimbangkan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung sesuai kuota yang diberikan oleh Arab Saudi.
“Kita dapat kuota, misalnya 200 ribu. Lalu ditetapkan harga, kemudian masyarakat bisa langsung pesan. Siapa cepat, dia dapat berangkat,” ungkap Dahnil.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap calon jamaah yang telah lama menunggu tetap menjadi prioritas utama.
Saat ini, jumlah daftar tunggu haji di Indonesia mencapai sekitar 5,7 juta orang, yang sebagian telah menanti bertahun-tahun untuk mendapatkan giliran berangkat ke Tanah Suci.
“Kita harus pastikan perlindungan bagi mereka yang sudah lama mengantre. Ini yang sedang kami godok secara serius,” tegasnya.
Pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, agar tidak merugikan jamaah yang sudah lebih dahulu terdaftar.
Kajian ini menjadi bagian dari upaya reformasi sistem haji nasional agar lebih adaptif, efisien, serta mampu menjawab tantangan tingginya permintaan masyarakat terhadap ibadah haji.
Poin Utama Berita
- Pemerintah kaji skema haji tanpa antrean
- Wacana masih dalam tahap pembahasan, belum keputusan
- Antrean haji Indonesia capai 5,7 juta orang
- Skema baru mirip sistem pembelian tiket langsung
- Kuota tetap ditentukan oleh Arab Saudi
- Pemerintah pastikan perlindungan jamaah lama tetap prioritas
