JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah tengah mengkaji langkah efisiensi anggaran dengan membuka opsi pemotongan gaji menteri hingga 25 persen. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah batas aman 3 persen.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa wacana tersebut memang sedang dibahas, meski belum ada keputusan final. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau untuk DPR saya belum tahu. Kalau menteri sih tidak apa-apa, tapi kita lihat nanti kebijakan presiden seperti apa,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Purbaya bahkan menyatakan secara terbuka tidak keberatan jika gajinya dipotong sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Dengan nada santai, ia menyebut pemotongan gaji bukan persoalan besar bagi dirinya.
“Nggak apa-apa kalau dipotong, kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?” candanya.
Meski demikian, ia memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri bisa mencapai sekitar 25 persen. Namun angka tersebut masih bersifat prediksi pribadi dan belum melalui pembahasan resmi pemerintah.
“Kayaknya 25 persen, mungkin. Tapi itu belum final, masih perkiraan saya saja,” jelasnya.
Purbaya juga mengakui bahwa pembicaraan terkait kebijakan ini sudah mulai mengemuka di internal pemerintah. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi yang ditetapkan.
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah berbagai tekanan ekonomi global. Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran agar defisit APBN tidak melewati batas yang telah ditentukan.
Jika kebijakan ini disetujui, pemotongan gaji pejabat negara berpotensi menjadi langkah simbolik sekaligus strategis dalam menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan transparan. (*)
Poin Utama Berita
- Pemerintah kaji pemotongan gaji menteri hingga 25%
- Tujuan: menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%
- Menkeu Purbaya tidak keberatan gajinya dipotong
- Wacana masih dalam tahap pembahasan, belum final
- Keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto
- Belum ada kepastian apakah DPR juga terdampak
- Bagian dari strategi efisiensi anggaran negara
