BANDUNG | Sentrapos.co.id — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan resmi menghentikan sementara seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) setelah menemukan sejumlah persoalan serius terkait kualitas pengerjaan di lapangan.
Keputusan tegas ini diambil usai peninjauan langsung di sejumlah titik proyek yang dinilai tidak memenuhi standar sebagai proyek strategis nasional (PSN).
“Pekerjaannya jelek sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini proyek strategis nasional. Izin kami tunda sampai diperbaiki,” tegas Farhan, Senin (16/3/2026).
Soroti 5 Titik Proyek Bermasalah
Farhan mengungkapkan, terdapat lima lokasi yang menjadi sorotan utama karena hasil pengerjaan yang dinilai tidak rapi dan tidak layak, yakni:
-
Jalan Ir H Juanda (Dago)
-
Jalan Merdeka
-
Jalan RE Martadinata (Riau) depan Taman Pramuka
-
Kawasan Dago 101
-
Depan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bandung
Menurutnya, kondisi tersebut jauh dari standar kualitas proyek besar yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Padahal ini proyek strategis nasional, seharusnya kualitasnya baik dan terukur,” ujarnya.
Izin Dibekukan hingga Perbaikan Tuntas
Pemkot Bandung menegaskan tidak akan memberikan izin lanjutan untuk pekerjaan proyek, baik di dalam koridor maupun di luar koridor BRT, sebelum seluruh perbaikan diselesaikan.
“Semua izin pembangunan BRT dibekukan sampai mereka merapikan pekerjaan di lima titik tersebut,” tegas Farhan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur publik.
Pemkot Tak Akan Kompromi dengan Kualitas
Farhan bahkan menyatakan bahwa Pemkot Bandung tidak akan menerima proyek tersebut jika kualitas pengerjaan tetap seperti saat ini.
“Dengan kondisi seperti ini, Pemkot Bandung menolak proyek BRT jika tidak ada perbaikan,” ujarnya.
Ia berharap pihak kontraktor segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh agar proyek transportasi publik tersebut dapat berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dorong Standar Infrastruktur yang Berkualitas
Keputusan ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir kualitas pembangunan yang buruk, terutama untuk proyek yang menyangkut kepentingan publik.
Pemkot Bandung menegaskan bahwa setiap proyek strategis harus memenuhi standar kualitas tinggi demi menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan layanan transportasi di masa depan. (*)
