JAKARTA | Sentrapos.co.id – Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), angkat bicara terkait rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar. Ia menegaskan agar pembelian kendaraan operasional kepala daerah dilakukan secara wajar, proporsional, dan menyesuaikan kebutuhan riil.
Menurut Bima Arya, pengadaan fasilitas kedinasan harus memperhatikan asas efisiensi dan kepentingan publik.
“Sebaiknya pembelian mobil dinas disesuaikan dengan kebutuhan, jangan berlebihan,” ujar Wamendagri dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
Ia juga menyarankan agar dilakukan kajian ulang terhadap besaran anggaran tersebut. “Kami sarankan agar anggaran disesuaikan kembali dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Wamendagri Ingatkan SE Mendagri Soal Pengelolaan APBD
Bima Arya mengingatkan kepala daerah agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Februari 2025 yang menekankan bahwa setiap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mempertimbangkan urgensi, kebutuhan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masih ada SE Mendagri yang menekankan agar alokasi APBD memperhatikan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kedinasan,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah harus selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan publik.
Gubernur Rudy Mas’ud: Sesuai Regulasi dan Kebutuhan Lapangan
Sementara itu, Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur, membela rencana pengadaan mobil dinas tersebut. Ia menyatakan bahwa pengadaan kendaraan telah melalui mekanisme sesuai regulasi dan dirancang untuk mendukung efektivitas kerja gubernur di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan kendaraan operasional tersebut diperlukan untuk menjangkau wilayah pelosok yang memiliki medan berat dan akses terbatas.
“Pak Gubernur ingin memantau langsung kondisi di lapangan, termasuk daerah-daerah dengan medan berat seperti Bongan. Untuk itu, kendaraan yang andal dan representatif sangat dibutuhkan,” ujar Sri Wahyuni.
Efektivitas Kerja vs Efisiensi Anggaran
Isu pengadaan mobil dinas ini memunculkan perdebatan antara kebutuhan operasional kepala daerah dan prinsip efisiensi penggunaan APBD.
Wamendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap mendorong keseimbangan antara efektivitas kerja kepala daerah dengan pengelolaan anggaran yang rasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Penguatan pengawasan belanja daerah, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. (*)
